Jumat (14/02/2020) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengelolaan biofarmakologi laut yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. FGD ini dilaksanakan karena melihat potensi Provinsi NTB khususnya di Pulau Lombok yang kaya akan biota laut…
Selasa (11/02/20) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara mengadakan kegiatan sosialisasi kepemilikan usaha dalam industri kepariwisataan, khususnya tanda daftar usaha di Kabupaten Lombok Utara. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si…
Provinsi NTB merupakan Provinsi yang pertama memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil melalui Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017-2037, sesuai yang telah…
Pemeriksaan atas laporan keuangan suatu lembaga atau instansi merupakan salah satu bentuk evaluasi apakah pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga atau instansi tersebut berhasil atau tidak. Selain itu pemeriksaan atas laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan opini atas penyajian laporan…
Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya dilakukan di perairan laut saja. Kali ini Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama BPSPL Denpasar Wilayah Kerja NTB menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas…
Semangat Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan NTB yang ramah investasi terus digaungkan dengan cara memfasilitasi para investor yang ingin berinvestasi di Provinsi NTB. Namun ramah investasi bukan berarti melupakan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh investor sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku,…
Demi menjaga keberlangsungan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat visi-misi NTB Gemilang misi ke-4 yaitu NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan, Tim Pansel III DPRD Provinsi NTB bersama Dinas Kelautan…
Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 27 menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, termasuk konservasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berikhitar untuk mendukung Pencapaian Program Nasional Penetapan Kawasan…
Selasa (17/12/2019) telah dilaksanakan Rapat Kelompok Kerja dalam rangka Penyusunan Dokumen Identifikasi, Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPD Pulau Panjang yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir…
Pentingnya data yang akurat, berkualitas dan mutakhir dalam mendukung program pemerintah adalah satu hal yang mutlak. Tanpa data yang akurat sebuah kebijakan atau program bisa salah sasaran dan akhirnya tak memberi manfaat. Jumat (13/12/2019) telah dilaksanakan rapat penguatan sistem data…