Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Destructive Fishing

Dalam rangka penguatan dan penanggulangan kegiatan destructive fishing di Provinsi NTB, pada hari Selasa (18/02/2020) telah dilaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka Penanggulangan Destructive Fishing di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang dihadiri peserta yang terdiri dari Kepala […]

Read More

Permohonan Izin Pemasangan Pipa Air Laut

Senin (17/02/2020) telah dilaksanakan pembahasan dan verifikasi dokumen permohonan izin lokasi perairan laut untuk pemasangan pipa bawah laut oleh PT. Sinta Aqua Culture yang berlokasi di Dusun Kwong Wai, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok TImur. Potensi lahan yang akan digunakan untuk budidaya udang seluas 10,86 Ha, yang akan dimanfaatkan seluas 9,84 Ha dengan […]

Read More

FGD Pengelolaan Biofarmakologi Laut

Jumat (14/02/2020) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengelolaan biofarmakologi laut yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. FGD ini dilaksanakan karena melihat potensi Provinsi NTB khususnya di Pulau Lombok yang kaya akan biota laut yang dapat dijadikan bahan baku untuk industri makanan, penyedap rasa, farmasi, kecantikan, dan lain sebagainya. […]

Read More

Sosialisasi Kepemilikan Usaha dalam Industri Pariwisata

Selasa (11/02/20) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara mengadakan kegiatan sosialisasi kepemilikan usaha dalam industri kepariwisataan, khususnya tanda daftar usaha di Kabupaten Lombok Utara. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si selaku narasumber menyampaikan tentang arahan serta model pengelolaan wisata bahari di lokasi Pokdarwis Eco Kecinan, […]

Read More

Studi Ekskursi Institut Teknologi Kalimantan

Provinsi NTB merupakan Provinsi yang pertama memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil melalui Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017-2037, sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 […]

Read More

Entry Meeting Pemeriksaan BPK-RI

Pemeriksaan atas laporan keuangan suatu lembaga atau instansi merupakan salah satu bentuk evaluasi apakah pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga atau instansi tersebut berhasil atau tidak. Selain itu pemeriksaan atas laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan opini atas penyajian laporan keuangan, opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. […]

Read More

Sidak Penjualan Telur Penyu di Pasar Pelangan Sekotong

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya dilakukan di perairan laut saja. Kali ini Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama BPSPL Denpasar Wilayah Kerja NTB menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas penjualan telur penyu di Pasar Pelangan Sekotong. Tim gabungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB […]

Read More

Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Pembangunan Dermaga Jetty

Semangat Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan NTB yang ramah investasi terus digaungkan dengan cara memfasilitasi para investor yang ingin berinvestasi di Provinsi NTB. Namun ramah investasi bukan berarti melupakan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh investor sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Selasa (14/01/2020) telah dilaksanakan rapat pembahasan […]

Read More

Diskusi Publik RAPERDA Pengawasan & Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan

Demi menjaga keberlangsungan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat visi-misi NTB Gemilang misi ke-4 yaitu NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan, Tim Pansel III DPRD Provinsi NTB bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam hal ini Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan […]

Read More

Rapat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTB

Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 27 menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, termasuk konservasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berikhitar untuk mendukung Pencapaian Program Nasional Penetapan Kawasan Konservasi Seluas 20 Juta Ha pada tahun 2020 dan 30 juta Ha pada tahun 2030. […]

Read More
X