Month January 2020

FGD Tentang Kebijakan Lobster di NTB

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mencari jalan terbaik untuk memajukan budidaya lobster di Indonesia. Sebagai salah satu Daerah penghasil utama lobster di Indonesia, Provinsi NTB juga turut memberi atensi ekstra terhadap keberlanjutan lobster di Provinsi NTB. Untuk…

Sidak Penjualan Telur Penyu di Pasar Pelangan Sekotong

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya dilakukan di perairan laut saja. Kali ini Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama BPSPL Denpasar Wilayah Kerja NTB menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas…

Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Pembangunan Dermaga Jetty

Semangat Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan NTB yang ramah investasi terus digaungkan dengan cara memfasilitasi para investor yang ingin berinvestasi di Provinsi NTB. Namun ramah investasi bukan berarti melupakan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh investor sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku,…

Rapat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTB

Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 27 menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, termasuk konservasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berikhitar untuk mendukung Pencapaian Program Nasional Penetapan Kawasan…

KKP Pangkas Proses Perizinan Kapal jadi Satu Jam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) meluncurkan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 1 jam secara online. Peluncuran ini dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP,…