Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mencari jalan terbaik untuk memajukan budidaya lobster di Indonesia. Sebagai salah satu Daerah penghasil utama lobster di Indonesia, Provinsi NTB juga turut memberi atensi ekstra terhadap keberlanjutan lobster di Provinsi NTB.
Untuk itu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 diadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan kebijakan lobster di Provinsi NTB. FGD ini berlangsung di ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan mengundang peserta dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan se-Pulau Lombok, Perwakilan BKIPM Mataram, DPD HNSI Provinsi NTB, Dewan Maritim Provinsi NTB, perwakilan pembudidaya/pengumpul/dan penangkap lobster, serta pihak terkait lainnya. FGD ini ditujukan untuk menyerap aspirasi dari seluruh stakeholder terkait dengan pengelolaan lobster di Provinsi NTB.
Kedepan, diharapkan adanya pengelolaan Lobster yang bersifat kolaboratif di Provinsi NTB agar dapat menguntungkan semua pihak dalam pengelolaan Lobster. Sehingga seluruh potensi Sumberdaya Lobster di Provinsi NTB dapat dimanfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan Perekonomian yang juga nantinya akan dapat berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan di Provinsi NTB.
Hal tersebut juga mendukung amanat Visi-Misi NTB Gemilang yaitu Misi kelima yaitu NTB Sejahtera dan Mandiri. Selain itu saran dan masukan dari seluruh pihak dalam FGD ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai salah satu dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan lobster di Indonesia.
Sesuai dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo pada saat kunjungannya ke Provinsi NTB pada 26 Desember 2019 lalu, Menteri Edhy menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan final apapun berkaitan dengan isu dibukanya kembali ekspor benih lobster. Hal tersebut masih dalam proses pembahasan dan pengkajian.
Apapun keputusannya nanti terkait dengan lobster ini, pasti ditujukan demi kesejahteraan masyarakat.
Ir. Lalu Hamdi, M.Si pada saat memberikan sambutan dalam FGD