Dislutkan NTB menggelar rapat lanjutan Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 5 Maret 2025 – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat lanjutan Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengelolaan perikanan di wilayah Provinsi NTB agar lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan. Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Bapak Syaifuddin Zuhri, S.Pi, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendamping, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi sebelumnya dengan pembahasan berupa penguatan dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan dan operasional komite tersebut. Hal ini sangat penting agar keberadaan komite memiliki legitimasi yang kuat serta dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung kebijakan pengelolaan perikanan di tingkat provinsi. Dalam pembahasannya, para peserta rapat secara mendalam membahas berbagai aspek yang tercantum dalam rancangan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing kelompok kerja (pokja) yang akan berada di bawah komite tersebut. Pembahasan dilakukan secara rinci dan komprehensif agar setiap pokja memiliki peran, tanggung jawab, serta ruang lingkup kerja yang jelas dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perikanan secara bersama.

Melalui rapat lanjutan ini diharapkan seluruh substansi dalam rancangan keputusan dapat disempurnakan, sehingga dokumen tersebut siap untuk ditetapkan sebagai Keputusan Gubernur dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan yang kolaboratif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta mendukung upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di wilayah NTB.