Senin, (26/06/2023) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB melalui Bidang P2HP mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bertempat di Pendopo Gubernur NTB.

Rakor yang dilaksanakan rutin setiap minggu ini dilaksanakan secara daring dan luring dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. dan dihadiri seluruh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPS, Bappanas, Satgas Pangan Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan RI, dan OPD yang tergabung dalam TPID Seluruh Indonesia.

Pada Minggu ke 4 bualn Juni membahas inflasi yang terjadi di bulan Mei 2023 serta perkembangan harga barang dan jasa periode Minggu ketiga (M3) Juni 2023.

Inflasi di Indonesia pada Mei 2023 sebesar 4,00 %, inflasi bulan ke bulan (Mei 2023 terhadap April 2023) adalah 0,09% dan inflasi tahun kalender (Mei 2023 terhadadap Desember 2022) adalah 1,10%. Untuk kondisi inflasi di Provinsi NTB sendiri masih dibawah rata-rata nasional yaitu 3,90% (stabil).

Secara umum, kondisi harga bahan pangan pokok secara Nasional pada satu pekan terakhir (17 Juni 2023 s.d 23 Juni 2023) relatif stabil dengan komoditas penyumbang utama kenaikan indeks perkembangan harga adalah daging ayam ras (184 kab/kota), cabe merah (118 kab/kota), telur ayam ras (110 kab/kota) dan cabe rawit (104 kab/kota), kemudian untuk komoditas perikanan, terjadi kenaikan harga pada komoditi ikan kembung (19 kab/kota) dan udang basah (12 kab/kota).

Dalam kesempatan tersebut Sekjen Kemendagri menyampaikan juga amanat Presiden yang menjadi atensi bagi Pemerintah Daerah seperti meningkatkan kualitas pengelolaan belanja daerah untuk percepatan pencapaian target prioritas pembangunan daerah dengan menggunakan APBD secara efisien, efektif dan akuntabel.

Kemudian Alokasi Belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama sehingga dalam belanja dianggarkan yang benar-benar terkait langsung ke masyarakat atau yang terkait langsung dengan pencapaian target.

Selanjutnya Presiden juga memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah melakukan asistensi dan pencermatan kembali terhadap efektifivitas, efisiensi dan kepatuhan perangkat daerah dalam mengalokasikan belanja dalam APBD.

Terakhir, Presiden mengarahkan untuk menggunakan anggaran dengan tertib serta selalu melibatkan Itjen Kemendagri, BPKP Perwakilan atau APH setempat untuk pendampingan dan asistensi.