Jakarta, 15–16 Juni 2025 – Dalam rangka harmonisasi dan sinergitas implementasi penataan ruang laut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dengan mengusung tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas”.
Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta Pusat ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikan Wahyu Sakti Trenggono serta dihadiri oleh 13 Gubernur se-Indonesia termasuk salah satunya Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim. Kehadiran para Gubernur yang turut didampingi oleh para Kadis Kelautan dan Perikanan se-Indonesia diharapkan menjadi momentum dialog dengan pemerintah pusat terkait dengan upaya percepatan mewujudkan Blue Ekonomi Nasiona yang nota bene implementasinya sangat ditentukan oleh daerah karena mengingat obyek kegiatannya semua ada di daerah. Namun tantangan untuk mewujudkan itu semua sangat besar mengingat begitu banyak regulasi nasional yang justru mereduksi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rakernis ini menjadi forum penting untuk saling memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penataan ruang laut, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi biru dan target Indonesia Emas 2045. Tetapi hal itu semua akan dapat diwujudkan manakala adanya pola kerjasama yg mutualisme terbangun antara pusat dan daerah.