Senin, (03/07/2023) bertempat di Hotel Lombok Plaza Kota Mataram, telah dilaksanakan kegiatan penilaian dokumen persyaratan administrasi BLUD UPTD BPSDKP oleh tim penilai yang terdiri dari Biro Organisasi, Biro Ekonomi, BPKAD, dan Inspektorat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadislutkan) Provinsi NTB Bapak Muslim, ST.,M.Si, Kepala Biro Organisasi, Perwakilan Biro Ekonomi, Perwakilan BPKAD, Perwakilan Inspektorat, Biro Hukum, Bappenda, Konsultan dari Universitas Indonesia, Kepala UPTD BPSDKP pada 3 Wilayah, mitra NGO, serta perwakilan Kemendagri yang hadir melalui zoom meeting.
Kadislutkan NTB dalam sambutannya mendorong kepada UPTD BPSDKP pada 3 Wilayah tersebut untuk melakukan pendataan sarana prasarana yang ada serta simulasi pra kondisi pelayanan seperti apa yang akan diberikan setelah UPTD nanti dikelola dengan sistem BLUD.
Selain itu, perlunya dilakukan maping masalah yang dihadapi sehingga dapat segera dicarikan solusi untuk penyelesaian masalahnya, kemudian perlu segera dipikirkan paket usaha serta video singkat potensi kawasan dengan ciri khas biota endemicnya untuk kebutuhan promosi sehingga untuk memaksimalkan hal tersebut perlu berkolaborasi dengan mitra ngo yang memang sudah berpengalaman dalam urusan konservasi.
Lebih lanjut untuk memaksimalkan paket usaha yang akan dikelola nantinya, Muslim menekankan untuk dilakukan komunikasi yang baik dengan boat man, pelaku usha, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Travel Agent.
Selain itu, Muslim juga mendorong kepada seluruh Kepala UPTD yang akan mengelola BLUD ini dapat memperkuat instrumen pemahaman terkait apa yang akan dilakukan di kawasan konservasi pada masing-masing wilayahnya serta melakukan percepatan pengurusan perizinan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.