Mataram – Pada hari Kamis, 11 Juli 2024, di ruang Rapat Bappeda Provinsi NTB, telah dilaksanakan diskusi penting antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan ini membahas kesiapan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola pabrik pengolahan garam yang akan dibangun di Kabupaten Bima pada tahun ini. Pabrik yang merupakan hibah dari KKP ini memiliki nilai lebih dari Rp 10 miliar dan akan dikelola oleh Koperasi.
Dalam diskusi tersebut, KKP menekankan pentingnya pengelolaan pabrik yang berorientasi bisnis untuk menghindari mesin pengolahan garam yang tidak termanfaatkan dengan baik. KKP menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pasar, termasuk siapa target pasar, spesifikasi garam yang diinginkan, harga jual yang akan diterapkan, dan jumlah target pasar. Data-data ini menjadi dasar untuk menyusun rencana bisnis yang akan diterapkan oleh pengelola pabrik.
Berdasarkan data awal, 70% garam konsumsi yang masuk ke Provinsi NTB berasal dari luar daerah, sementara 30% sisanya adalah produksi lokal. KKP menyarankan agar pengelola pabrik tidak bersaing langsung dengan pemasok garam dari luar, melainkan mencari captive market yang bisa diintervensi, seperti bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti NU, NW, Muhammadiyah, dan pesantren. Selain itu, pengelola pabrik diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan UKM lokal untuk penyediaan garam dalam kemasan besar. UKM lokal dapat membeli garam konsumsi dari pabrik dengan harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi, kemudian melakukan pengemasan sendiri dengan merek dagang masing-masing.
Untuk mendukung UKM lokal, pemerintah akan memberikan bantuan mesin pengepakan garam. Dari pasar lokal ini, pengelola pabrik bisa menargetkan keuntungan sebesar Rp 1.000 per kilogram garam, yang diperkirakan dapat memberikan keuntungan yang signifikan.
KKP menegaskan bahwa potensi pasar garam di Provinsi NTB cukup besar, meskipun saat ini masih terbatas untuk garam konsumsi. KKP sangat mengharapkan keseriusan dan komitmen dari pengelola dan pemerintah untuk mendukung keberhasilan proyek ini. Sebagai tanggapan, Bappeda Provinsi NTB menyatakan siap memberikan dukungan penuh untuk operasionalisasi pabrik ini. Sebagai langkah awal, Bappeda telah menyusun draft Tim Pendampingan dan Pembinaan untuk membantu pengelola dalam mengelola pabrik secara berkelanjutan.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik untuk mendukung keberhasilan pabrik pengolahan garam di Kabupaten Bima, serta memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat.