Kamis, (08/06/2023) bertempat di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, telah dilaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi sektor usaha perikanan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri oleh unsur pengelola Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok serta pelaku usaha perikanan.

Hal ini dilaksanakan sebagai upaya preventif dengan tujuan untuk pencegahan tindak pidana korupsi dalam hal Pengurusan izin Kapal perikanan seperti SIPI, SiUP, dan lain sebagainya.

Pada kesempatan tersebut, KPK juga meminta informasi terkait Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok dalam pengurusan izin kapal perikanan serta administrasi perkapalan.

Secara umum pelaku usaha menyatakan tidak ada permasalahan besar terkait pelayanan izin kapal perikanan dan administrasi kapal di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, namun demikian ada beberapa hal yang menjadi harapan pelaku usaha agar seluruh proses perizinan kapal perikanan dapat diselesaikan di Pelabuhan Perikanan saja.

Terkait hal tersebut, memang di Pelabuhan Perikanan masih terdapat kendala kurangnya SDM terkait pengurusan perizinan tersebut sehingga pihak KPK mendorong agar melakukan pelatihan terkait aplikasi perizinan kepada petugas yang ada di Pelabuhan Perikanan.