Mataram, 16 April 2025 – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Muslim, ST., M.Si., menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Provinsi NTB beserta pimpinan dan anggota Komisi II DPRD NTB dalam rangka audiensi dan konsultasi terkait upaya penyelesaian berbagai isu perikanan di Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Bima.
Audiensi ini menjadi ruang dialog penting dalam menanggapi sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya terkait pembuangan limbah langsung ke laut, pengeboman ikan yang berdampak negatif terhadap ekosistem laut dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan setempat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bima turut memberikan beberapa masukan penting terkait dukungan terhadap nelayan, termasuk harapan agar nasib para nelayan bagan mendapat perhatian khusus ke depannya. Mereka meminta adanya bantuan yang disesuaikan dengan kondisi riil para nelayan di lapangan.Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan dalam menyelesaikan berbagai tantangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah NTB, khususnya di Kabupaten Bima
Dalam kesempatan tersebut, Kadislutkan menekankan pentingnya merubah pola lama penyampaian aspirasi yang identik dengan aksi demonstrasi, menjadi pola baru yang lebih konstruktif melalui dialog dan diskusi. Menurutnya, pendekatan ini merupakan bagian dari upaya merawat investasi dan menjaga iklim usaha perikanan yang sehat dan berkelanjutan.
“Kita punya peran sebagai fungsi edukasi. Mari kita dorong perubahan melalui dialog. Ini bukan hanya soal nelayan, tapi juga tentang keberlanjutan ekonomi pesisir,” ujar Bapak Muslim.
DPRD Kabupaten Bima secara khusus meminta masukan dari Kadislutkan terkait langkah-langkah membangun ruang diskusi yang produktif antara pemerintah dan masyarakat, serta menggali ide-ide yang lahir dari masyarakat sendiri untuk dijadikan pijakan kebijakan daerah.Pemaparan yang disampaikan oleh Kadislutkan pun menjadi gambaran acuan yang positif bagi Kabupaten Bima dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara inklusif dan berkelanjutan.