Mataram, 22 Agustus 2025 — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Bapak Muslim, ST., M.Si., menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara Diskusi Pemanfaatan Karbon Biru Peluang Ekonomi Baru. Acara ini dibuka oleh Direktur Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dalam sambutannya, Bapak Muslim mengapresiasi penyelenggaraan diskusi ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada NTB dalam memanfaatkan momentum diskusi ini. Beliau menekankan pentingnya pemanfaatan karbon biru sebagai peluang ekonomi baru yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir NTB.
Selain memberikan sambutan, Bapak Muslim juga memaparkan materi terkait Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut di NTB. Dalam paparannya, beliau menjelaskan arah kebijakan jangka panjang dalam Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Selaras dengan Visi RPJMD NTB 2025-2029 mengusung tema “Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia” yang diwujudkan melalui tujuh misi, sepuluh program unggulan, dan 106 kegiatan strategis. Salah satu program unggulan dalam RPJMD ini adalah NTB Agromaritim, di mana sektor kelautan dan perikanan memiliki peran kunci dalam mendukung keberhasilan program dan memperkuat program NTB Agromaritim. lalu produk hukum dan regulasi yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi di provinsi tersebut, serta program kegiatan yang dilaksanakan bersama mitra dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di NTB.
NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan karbon biru, dengan ekosistem pesisir yang luas seperti hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menyerap emisi karbon dioksida dan memberikan nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon. Pemerintah NTB telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan masyarakat adat, untuk menghitung sebaran potensi karbon biru dan nilai ekonomis