Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta Wakil Menteri serta jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Jakarta – Jumat, 26 September 2025 – Bertempat di Gedung Mina Bahari 1, Jakarta Pusat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Bapak Muslim, ST, M.Si, melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta Wakil Menteri serta jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk percepatan program blue economy di NTB dalam bidang perikanan tangkap, budidaya, diversifikasi olahan ikan, serta pengelolaan kawasan konservasi perairan kewenangan provinsi.

Gubernur NTB juga meminta langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB untuk mempresentasikan progres pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di NTB. Penyampaian ini menjadi dasar dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, serta pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini dialokasikan di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa. Isu lainnya yang dibahas mencakup kemudahan perizinan kapal nelayan, ketersediaan BBM bersubsidi yang kian terbatas, serta keberlanjutan budidaya lobster di tengah tantangan harga pakan, ketersediaan benih yang langka, dan penurunan harga jual di tingkat pembudidaya.

Di akhir pertemuan, Gubernur meminta dukungan penuh dari KKP terhadap pengembangan hilirisasi industri kelautan di NTB, seperti pembangunan coldstorage pengolahan udang di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan akan mendorong jajaran eselon I untuk mempercepat realisasi program jangka pendek dan menengah yang selaras dengan prioritas nasional, khususnya di wilayah NTB.