Selasa, (21/07/2020) bertempat di Ruang Rapat Mutiara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja triwulan ke I dan II tahun 2020. Rapat ini dipimpin oleh Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Ir. Sasi Rustandi, M.Si…
Pelabuhan Perikanan Labuan Lombok yang berlokasi di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ini merupakan salah satu UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang saat ini dikepalai oleh Syaifuddin Zuhri, S.Pi. Pelabuhan Perikanan Labuan Lombok ini memiliki…
Mataram – Program pemberdayaan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam upaya menangani dampak wabah Covid-19 menjadi salah satu jalan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II, UMKM ikan di NTB misalnya menyediakan…
Provinsi NTB merupakan Provinsi yang pertama memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil melalui Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017-2037, sesuai yang telah…
Pemeriksaan atas laporan keuangan suatu lembaga atau instansi merupakan salah satu bentuk evaluasi apakah pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga atau instansi tersebut berhasil atau tidak. Selain itu pemeriksaan atas laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan opini atas penyajian laporan…
Pentingnya data yang akurat, berkualitas dan mutakhir dalam mendukung program pemerintah adalah satu hal yang mutlak. Tanpa data yang akurat sebuah kebijakan atau program bisa salah sasaran dan akhirnya tak memberi manfaat. Jumat (13/12/2019) telah dilaksanakan rapat penguatan sistem data…
Demi mewujudkan keberlangsungan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat NTB Gemilang misi ke-4 yaitu NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan, Komisi II DPRD Provinsi NTB bersama Dinas Kelautan dan Perikanan…
Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Provinsi dengan ciri kepulauan dan memiliki jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang banyak dan berada jauh dari Ibukota Provinsi yang menjadi pusat Pemerintahan, termasuk dalam urusan perizinan kapal perikanan yang telah dilimpahkan wewenangnya dari…
Upaya untuk meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui fasilitasi dan pendampingan sertifikasi hak atas tanah. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan…