PRESS RELEASE 28 FEBRUARI 2025
Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan nilai tambah dari hasil laut daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadislutkan) Provinsi NTB Bapak Muslim, ST.,M.Si yang mewakili Gubernur NTB dalam sambutan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB di Hotel Puri Indah, Kota Mataram, Jumat (28/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kadislutkan NTB menyampaikan sambutan Gubernur NTB Bapak Dr. Lalu Muhamad Iqbal yang menekankan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk memastikan produk perikanan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah. Upaya ini membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, seperti peningkatan teknologi pengolahan, akses pasar dan ekspor, pemberdayaan nelayan dan UMKM perikanan, serta pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan. Pemerintah Provinsi NTB telah menjadikan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas utama dalam misi ke-3 pembangunan daerah, yaitu membangun agromaritim berkelanjutan dengan fokus pada industrialisasi berbasis sumber daya lokal.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa salah satu strategi utama dalam mendukung hilirisasi adalah pengembangan kawasan industri perikanan terintegrasi. Kawasan ini diharapkan dapat mencakup berbagai aktivitas seperti pengolahan hasil laut, distribusi, serta peningkatan daya saing produk perikanan NTB di pasar nasional maupun internasional. Melalui Rakerda HNSI ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Dian Patria dari Korsub Wilayah 5 KPK RI, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda NTB, serta Ditjen PSDKP KKP.