Jakarta – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Bapak Muslim, ST.,M.Si pada Jumat, 10 Januari 2025, mendampingi Tim Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Provinsi NTB dalam audiensi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.
Tim Pansus 2 DPRD NTB bersama Kadislutkan NTB diterima langsung oleh Sekretaris Ditjen PSDKP KKP yang didampingi oleh Direktur Pengawasan SDKP, Direktur Penindakan Pelanggaran, serta beberapa pejabat terkait lainnya. Audiensi ini membahas pengawasan kegiatan usaha kelautan dan perikanan, termasuk tata cara pengenaan sanksi administratif. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Ranperda yang tengah disusun memiliki muatan materi yang substantif dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran Ditjen PSDKP menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan dalam proses penyusunan Ranperda tersebut. Dengan dukungan ini, diharapkan Ranperda yang dihasilkan dapat lebih implementatif, sehingga mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di NTB yang berkelanjutan dan sesuai aturan.