Kamis, 9 Januari 2025, Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB menjadi tempat pertemuan untuk sinergi dalam tata kelola pertambakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Bapak Muslim, ST.,M.Si, turut hadir bersama pejabat daerah lainnya. Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj.) Gubernur NTB yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Bapak H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, dan dihadiri oleh Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, bupati dan wali kota se-Provinsi NTB, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota se-NTB, serta pimpinan instansi vertikal.
Forum ini bertujuan menciptakan tata kelola pertambakan yang lebih baik dengan membahas berbagai isu yang ada, terutama terkait perizinan dan tata ruang. Dengan langkah ini, diharapkan solusi terbaik dapat dirumuskan demi mendukung iklim investasi yang kondusif, pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, serta pemenuhan ketahanan pangan. Semua itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa sektor pertambakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tambak udang, misalnya, menjadi salah satu sektor potensial yang dapat menopang ketahanan pangan dan swasembada nasional. Beliau berharap bahwa hasil dari rapat koordinasi ini dapat mewujudkan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan potensi pesisir dan laut di NTB.
Selanjutnya, Korsup Wilayah V KPK Bapak Dian Patria menjelaskan bahwa KPK hadir berperan untuk fungsi koordinasi dan supervisi. Potensi tambak di NTB ini memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang besar itu harus dijaga dan dikelola secara baik, transparan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku, serta perlunya kesamaan data kegiatan usaha pertambakan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Untuk itu, beliau mendorong perlunya akserasi data kegiatan usaha pertambakan di NTB berbasis spasial dengan status perizinan lengkap.
Kehadiran berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan tata kelola yang berkelanjutan, mengingat Provinsi NTB merupakan Provinsi penyumbang produksi udang terbesar yang menyumbang 20% dari total produksi nasional. Pada firum tersebut, seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk terus mendukung inisiatif ini agar pengelolaan pertambakan di NTB dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat, pelaku usaha dan kelestarian lingkungan.