Seminar Implementasi Blue Economy pada Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil: Dorong Sinergi dan Inovasi Para Stakeholder

Mataram, 26 Juni 2024 – Bertempat di Hotel Lombok Astoria, seminar bertajuk “Implementing Blue Economy on Small Islands Management” telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Acara ini dihadiri oleh Bapak Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pejabat eselon I dan II lingkup KKP, Asisten II Setda NTB Bapak Drs. H. Fathul Gani, M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadislutkan) Provinsi NTB, Kadislutkan Kabupaten/Kota se-NTB, perwakilan dari provinsi kepulauan, akademisi, mahasiswa, dan NGO.

Dr. Ahmad Aris, SP., M.Si membuka seminar dengan laporan panitia yang menekankan pentingnya pembahasan mengenai implementasi perizinan pulau-pulau kecil serta koordinasi kewenangan antara pusat dan daerah. Diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan ide-ide dan strategi baru dalam penerapan konsep ekonomi biru di pulau-pulau kecil serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

Asisten II Setda Provinsi NTB, Drs. H. Fathul Gani, M.Si, dalam sambutannya menggarisbawahi potensi besar yang dimiliki oleh pulau-pulau yang ada di NTB baik 2 Pulau utama yaitu Lombok dan Sumbawa, maupun pulau-pulau kecil yang biasa disebut Gili. Namun, implementasi ekonomi biru masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan inovasi dalam tata kelola yang baik terhadap Pulau-Pulau kecil ini agar tetap berkelanjutan. Forum ini diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi sehingga pulau-pulau kecil dapat dikelola secara baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah.

Selanjutnya, Direktur Jenderal PKRL KKP, Bapak Victor Gustaaf Manoppo, menyampaikan bahwa Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulaunya, memiliki tantangan besar dalam mengelola wilayah laut beserta seluruh potensinya secara berkelanjutan. Untuk itu, KKP tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, maupun NGO. Masukan dari semua pihak sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang dapat memberikan kemaslahatan khususnya dalam mengelola pulau-pulau kecil.

Ia juga menekankan pentingnya berpikir kritis dalam menyikapi isu-isu pemanfaatan pulau-pulau kecil yang terjadi saat ini untuk menghasilkan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil yang lebih baik di masa depan.