Mataram – Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ibu Hikmah Aslinasari, ST., MM, memaparkan lima indikator utama keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB, pada Senin (26/08/2024).
Dalam paparannya, Ibu Lina menegaskan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan NTB dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Ia menyampaikan bahwa dinasnya telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, dukungan anggaran yang memadai, serta sarana dan prasarana pendukung untuk memastikan transparansi dan akses informasi bagi publik.
Lebih lanjut, Ibu Lina menjelaskan beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh dinasnya dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Di antaranya adalah pembentukan Samsat Perizinan Kapal Perikanan yang tersebar di setiap pelabuhan perikanan, pembentukan tiga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kawasan konservasi, penggunaan Kobotoolbox untuk pendataan produksi ikan, serta penerapan sistem Smartpatrol dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Selain itu, digitalisasi juga menjadi fokus dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan NTB. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk pembangunan website Kawanusa sebagai platform sistem informasi dan pemesanan tiket aktivitas di kawasan konservasi berbasis online, penggunaan barcode untuk kawasan konservasi dan zona budidaya yang terintegrasi dengan Google Maps, serta penerapan buku tamu digital.
Dengan inovasi-inovasi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas.