Jakarta ,18 November 2025- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadislutkan) Provinsi NTB, Muslim, melakukan rangkaian koordinasi strategis di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, KKP untuk memperkuat tata kelola sektor perikanan serta mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat pesisir di NTB.
Dalam pertemuan bersama Direktur Kepelabuhan Perikanan, Dr. Ady Chandra, sejumlah agenda prioritas dibahas, termasuk penguatan tata kelola pelabuhan perikanan, rencana pengembangan pelabuhan perikanan di NTB dan penguatan kapasitas syahbandar perikanan yang kondisinya sangat terbatas ketersediaannya di NTB.
Koordinasi dilanjutkan dengan Direktur Sumber Daya Ikan, Dr. Syahril Abdul Rauf, untuk memperkuat sinergi pengelolaan sumber daya ikan agar pengembangan sektor perikanan tangkap di NTB dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Di samping itu, turut dibahas kuota penangkapan ikan dan kuota benih bening lobster (BBL), kesiapan pemberlakuan kembali moratorium pengiriman BBL, serta rencana pembentukan Sekretariat Tata Kelola Perikanan pada WPP 573 dan 713 yang akan melibatkan peran aktif Pemerintah Provinsi NTB.
Pada hari yang sama, Muslim juga berkoordinasi dengan Direktur Perlindungan Nelayan, Dr. Mahrus, terkait perkembangan usulan Program Kampung Nelayan Merah Putih untuk kuota tahun 2026. Sampai saat ini, NTB telah mengusulkan lebih dari 30 lokasi, namun jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat kuota nasional mencapai 1.000–2.000 lokasi. Pemerintah kabupaten/kota se-NTB didorong untuk terus menambah usulan hingga akhir 2025. Kelonggaran persyaratan lahan yang kini boleh di bawah 1 hektare dinilai menjadi peluang besar untuk memperluas cakupan program.
Dalam kesempatan tersebut, Kadislutkan juga menekankan pentingnya sinergi program Kampung Nelayan Merah Putih dengan inisiatif Pembangunan Desa Berdaya di NTB, yaitu desa pesisir yang didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis kelautan dan perikanan. Integrasi kedua program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan produktivitas usaha nelayan kecil, serta mendorong pemerataan pembangunan desa pesisir di seluruh wilayah NTB.
Selain itu, Direktorat Perlindungan Nelayan juga menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 akan dialokasikan premi asuransi bagi 250 ribu nelayan kecil di seluruh Indonesia. NTB diharapkan menjadi salah satu daerah yang memperoleh alokasi tersebut, mengingat besarnya jumlah nelayan aktif dan tingginya aktivitas perikanan tangkap di provinsi ini.
Di akhir pertemuan, Kadislutkan NTB menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas waktu, perhatian, dan ruang diskusi yang diberikan para Direktur Ditjen Perikanan Tangkap KKP. Diskusi berlangsung efektif, substantif, dan memberikan arah jelas bagi penguatan tata kelola perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi NTB