Mataram 1 april 2026- Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Hikmah Aslinasari, ST., MM., bersama Kepala Bidang Pengawasan, menghadiri rapat pemeriksaan terinci atas LKPD provinsi NTB tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur provinsi NTB, beserta tamu undangan lainnya
Dalam arahannya wakil gubernur Pemerintah Provinsi menyambut kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan daerah yang akan berlangsung selama 35 hari ke depan. Dalam entry meeting tersebut, pimpinan daerah menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus siap, baik dari sisi kelengkapan data, dokumen, maupun kehadiran pejabat yang bertanggung jawab. Pemeriksaan BPK merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan memastikan tata kelola keuangan berjalan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh jajaran diingatkan untuk bersikap kooperatif serta tidak menutup-nutupi apabila ditemukan kekeliruan, melainkan menyampaikannya secara terbuka untuk mendapatkan solusi terbaik.
Pemerintah provinsi berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dan memperbaiki berbagai temuan tersebut agar tidak terulang kembali. Pimpinan OPD juga diingatkan bahwa tanggung jawab melekat pada jabatan, termasuk atas kinerja bawahan, meskipun baru menjabat. Di akhir kegiatan, disampaikan bahwa temuan dari BPK bukan untuk ditakuti, melainkan menjadi bahan evaluasi bersama guna memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.