Selasa, (22/02/2022) bertempat di Aula Mutiara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah dilaksanakan kegiatan koordinasi pendampingan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang P2HP Ir. Beny Iskandar dan dihadiri oleh Inspektur Mutu BKIPM Mataram, Satker BBP3KP Mataram, UPTD BLPPMHKP, Fungsional Pengawas Perikanan dan tim SKP lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang P2HP menyampaikan bahwa tuntutan keamanan pangan khususnya olahan perikanan terus meningkat sesuai dengan tuntutan konsumen yang terus meningkat sehingga menyebabkan masalah keamanan pangan menjadi sangat vital bagi industri dan bisnis pangan.
“Konsumen berkeyakinan bahwa produk yang aman hanya dapat diperoleh dari bahan baku yang baik, ditangani dengan baik, diolah, didistribusikan dengan baik dan diproses oleh tenaga yang kompeten,” jelas Beny.
Lebih lanjut Ia juga menjelaskan bahwa untuk menjawab permasalahan keamanan pangan perlu dilakukan pembinaan yang berlanjut terhadap Unit Pengolahan Ikan baik itu skala besar maupun skala kecil menengah agar supaya bisa menerapkan GMP dan SSOP dalam proses pengolahan hasil perikanan.
“Sesuai amanat UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 20 Ayat (3) setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan Ayat (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikasi Kelayakan Pengolahan” tegas Beny.
Untuk itu, koordinasi antara berbagi pihak yang berkompeten di bidang ini antara lain BKIPM, pengawas perikanan, satker BBP3KP Mataram, dan UPTD BLPPMHKP penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah pembinaan kepada UPI-UPI tersebut.
“Saya yakin kalau kita bergerak bersama-sama Insha Allah apa yang menjadi kesulitan selama ini bisa diberikan kemudahan melalui kerjasama dan kekompakan kita dalam memudahkan pelayanan khususnya dalam hal ini sertifikasi SKP bagi UPI yang ada di NTB,” pungkas Beny mengakhiri sambutannya.