Mataram, 9 Maret 2026 – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat memimpin rapat pembahasan rencana kerja dan rencana kerjasama yang diinisiasi oleh Yayasan Kebersamaan Untuk Lautan (KUL). Rapat tersebut dihadiri oleh Perwakilan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Kepala Bidang Perikanan Tangkap beserta ketua tim kerja dan staf di lingkup Bidang Perikanan Tangkap. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Kadislutkan menyampaikan apresiasi atas rencana program kerja yang dilaksanakan oleh Yayasan Kebersamaan Untuk Lautan (KUL) di Provinsi NTB antara lain : Pay to Release untuk Perikanana Hiu Pari, Ujicoba lelang yang sepadan, pemberdayaan perempuan pesisir, revitalisasi pergub & rencana awal pengelolaan perikanan hiu pari di NTB, dan kajian awal usulan kawasan konservasi di Blongas. Program yang ditawarkan sangat mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta upaya konservasi dinilai sangat relevan dalam menjaga keseimbangan ekologi sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya laut di masa mendatang.
Kadislutkan juga menilai bahwa program kerja yang dijalankan oleh KUL memiliki dampak positif karena memberikan kompensasi langsung kepada masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga ekosistem perairan melalui kesadaran untuk melepas liarkan kembali jenis hiu pari dan beberapa jenis hiu lainnya yang dilindungi oleh negara dan saat ini terancam punah. Upaya perlindungan terhadap spesies tersebut dinilai penting mengingat perannya yang strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir untuk turut serta menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Lebih lanjut disampaikan bahwa Yayasan Kebersamaan Untuk Lautan (KUL) menyatakan kesiapan untuk mendukung target pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yayasan KUL juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan konservasi serta mendukung upaya pencegahan eksploitasi berlebihan terhadap biota laut yang dilindungi. Untuk memperkuat sinergi tersebut, Kadislutkan juga menegaskan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Yayasan Kebersamaan Untuk Lautan (KUL) perlu dipercepat melalui nota kesepahaman (MoU) antara Kepala Daerah dan pihak NGO. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan kelestarian sumber daya kelautan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.