Mataram, 27 Februari 2026 – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, S.T, M.Si., memimpin rapat harmonisasi substansi penyusunan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan jajaran staf, serta beberapa organisasi non pemerintah (NGO) yaitu MDPI, WCS, KUL, JARI, AP2HI, dan FIP2B. Dalam sambutannya, Kadislutkan menegaskan pentingnya pembagian tugas pokok dan fungsi dalam struktur kelembagaan komite. Penegasan job description setiap kelompok kerja (pokja) dalam komite menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta untuk memastikan efektivitas kerja. KPBP harus memiliki indikator kinerja yang spesifik, termasuk target indikator perikanan tangkap yang selama ini belum ditampilkan secara terbuka dalam dokumen perencanaan maupun laporan kinerja. Penyusunan instrumen pelaksanaan dalam bentuk matriks kerja sangat dianjurkan agar program, indikator, target capaian, penanggung jawab, serta waktu pelaksanaan dapat terdokumentasi dengan rapi dan mudah diolah menjadi basis data. Dengan sistem tersebut, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan objektif.
Lebih lanjut disampaikan bahwa KPBP diharapkan berperan sebagai forum koordinasi, pusat pengumpulan dan integrasi data, penyedia rekomendasi kebijakan berbasis riset, serta penguat transparansi pengelolaan perikanan. Ketersediaan data yang transparan akan memperjelas peran pemerintah, NGO, dan akademisi dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Penyajian data tidak hanya dalam bentuk laporan naratif, tetapi juga dalam format visual seperti histogram, grafik, dan infografis, sehingga mudah dipahami masyarakat dan pemangku kepentingan. Ke depan, pekerjaan komite akan lebih berfokus pada publikasi, pengumpulan dan validasi data, penelitian, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan apresiasi kepada NGO dan akademisi atas partisipasinya dalam membantu Pemerintah Provinsi NTB terkait tata kelola perikanan secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui penguatan regulasi, kejelasan struktur dan fungsi, keterbukaan data, serta kolaborasi multipihak, KPBP diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola perikanan NTB yang transparan dan akuntabel dari aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.