Bima, 21 Agustus 2025 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Bima menggelar rapat koordinasi terkait optimalisasi dan percepatan pengelolaan Pabrik Garam di Kabupaten Bima. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mewakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, bersama Wakil Bupati Bima, bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Bima.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Bappeda Provinsi NTB, Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Bappeda Kabupaten Bima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Dinas Koperasi Kabupaten Bima, pengurus koperasi pengelola pabrik garam, serta perwakilan Asosiasi Petambak Garam Kabupaten Bima.
Pabrik garam yang baru rampung dibangun pada akhir Desember 2024 dengan investasi lebih dari Rp11 miliar tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pengolahan dan peningkatan nilai tambah garam rakyat di Bima. Namun, pengelolaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan modal, akses pasar, kualitas sumber daya manusia, serta legalitas mutu dan perizinan usaha produk garam.
Pentingnya langkah strategis agar keberadaan pabrik garam dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan petambak garam. “Kita perlu melakukan kajian terhadap kondisi eksisting komponen peralatan pabrik, sekaligus mengidentifikasi permasalahan teknis dan non-teknisnya. Kajian ini akan menjadi dasar bagi Pemkab Bima bersama koperasi pengelola untuk mendorong adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pabrik garam,” ungkapnya.
Seluruh peserta rapat menyepakati arahan tersebut, dengan komitmen bersama untuk mendukung keberlanjutan usaha pengelolaan pabrik garam secara optimal. Melalui kajian yang komprehensif, diharapkan akan ditemukan formula terbaik agar pabrik garam di Kabupaten Bima dapat beroperasi secara berkelanjutan, berdaya saing, serta memberi nilai tambah bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan petambak garam.