Pada Kamis, 10 Juli 2025, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama tim melakukan audiensi dan diskusi dengan Gubernur NTB di ruang kerja Gubernur. Pertemuan ini membahas pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, dengan fokus pada isu-isu terkini, termasuk:
- Penertiban perizinan dasar dan lingkungan bagi pelaku usaha budidaya tambak
- Penanganan konflik Ekas-Teluk Awang
- Rencana zonasi Kawasan Konservasi Perairan Hiu Paus di Teluk Saleh
- Penangkapan BBL secara ilegal di Lunyuk Sumbawa
- Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan oleh BLUD BPSDKP
- Pemetaan kemiskinan dan rencana penanganan kemiskinan ekstrim
- Pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui rencana hilirisasi produk udang, Tuna, dan Lobster
Gubernur NTB menyampaikan atensi dan dukungan yang kuat terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTB, yang memiliki potensi besar namun masih perlu penguatan dan efektivitas bagi terwujudnya pengelolaan yang berkelanjutan. Saat ini, pengelolaan sektor ini masih bersifat parsial karena belum mampu melakukan budidaya untuk beberapa komoditas ikan penting seperti ikan salmon, ikan napoleon serta beberapa jenis ikan yg bernilai ekonomis tinggi. Penyusunan feasibility study sedang berlangsung untuk memperkuat rencana pembangunan daerah secara inklusif.
Dalam penanganan kemiskinan di wilayah pesisir, Gubernur menekankan pentingnya program “Desa Berdaya” untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim nol persen pada tahun 2029. Gubernur mengharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dapat memetakan desa-desa di wilayah pesisir yang akan menjadi target untuk diintervensi dalam program tersebut.
Gubernur menutup diskusi dengan menekankan pentingnya diskusi lanjutan untuk membahas seluruh rencana dan agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTB pasca diskusi awal hari ini.