Manado, 3 – 6 Juni 2024- Ibu Hikmah Aslinasari, yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Pengawas Perikanan, turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawas Perikanan tahun 2024 yang diinisiasi oleh Ditjen PSDKP KKP. Peserta Rakernis ini terdiri dari Pengawas Perikanan yang berasal dari perwakilan Unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia, Kepala UPT PSDKP beserta staf, Komandan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan.
Rakernis yang diselenggarakan pada tahun ini mengusung tema “Pengawas Perikanan Siap Memberantas Illegal Fishing dalam Mengawal Kebijakan Ekonomi Biru” yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan dan kompetensi para pengawas perikanan dalam berbagai aspek, termasuk intelijen pengawasan. Dalam sesi tersebut juga dibagikan pengalaman dan wawasan terkait pengawasan perikanan, khususnya dalam identifikasi dan penanganan kasus penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL).
Salah satu topik utama yang dibahas dalam Rakernis kali ini adalah inventarisasi dan penyusunan database pelaku usaha perikanan, baik di bidang penangkapan, pembudidayaan, maupun pemasaran. Database ini diharapkan dapat membantu dalam pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap aktivitas perikanan di Indonesia.
Selain itu, Rakernis juga membahas mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari berbagai aparat penegak hukum (APH) terkait, termasuk Ditjen PSDKP KKP, Baharkam Polri, TNI-AL, TNI-AD, dan TNI-AU. Satgas ini dibentuk untuk meningkatkan sinergitas dan efektivitas pengawasan serta penindakan terhadap kegiatan perikanan yang melanggar hukum.
Dengan partisipasi aktif dan dukungan dari berbagai instansi terkait, diharapkan pengawasan perikanan di Indonesia akan semakin kuat dan mampu menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan laut.