Senin, 5 Februari 2024, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Bapak Muslim, ST, M.Si, turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Penyandang Disabilitas. Irjen Kemendagri Tomsi Tahir memimpin pertemuan rutin mingguan ini, yang dihadiri oleh beberapa kepala daerah dan instansi di Indonesia.
Pj. Gubernur NTB Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si, bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, hadir dalam rapat tersebut. Berdasarkan rilis BPS, inflasi Januari 2024 menunjukkan angka yang menarik perhatian.
Menurut data, inflasi nasional tahunan mencapai 2,57%, sementara inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender sama-sama sebesar 0,04%. Di Provinsi NTB, angka inflasi bulan Januari 2024 mencapai 2,87%, melebihi inflasi nasional. Namun, inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender setempat sejalan dengan rata-rata nasional.
Rincian pengeluaran yang mempengaruhi inflasi mencakup kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,39%), penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,21%), serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,15%).
Pj. Gubernur NTB memberikan arahan konkret dalam upaya mengendalikan inflasi:
1. Pelaksanaan pasar murah oleh semua OPD teknis terkait.
2. Rilis berita untuk kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi dan pengendalian inflasi oleh OPD Teknis terkait.
3. Pengawasan ketat terhadap komoditi sembako di jalur masuk dan keluar NTB.
4. Tindak lanjut terhadap laporan masyarakat terkait tindakan illegal terkait keluar masuknya sembako dan komoditi bahan pangan ke NTB.
5. Kerja sama antara semua OPD dalam pengawasan dan pengendalian inflasi di NTB, dengan peningkatan kerja sama dengan satgas pangan seperti TNI/Polri.
Rapat ini menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat NTB.