Kamis (06/02/20), telah diadakan pertemuan penyampaian atas hasil pemeriksan BPK–RI terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB selaku Koordinator Unit Akuntansi Pembantu pengguna anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Wilayah Provinsi NTB tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 13 Satker.
Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dihadiri oleh Ibu Sekertaris Direktorat Jendral Perikanan Budidaya KKP-RI, dan Perwakilan Tim BPK-RI.
Pertemuan ini bertempat di ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan dihadiri peserta dari perwakilan 13 Sarker yang mengelola Dana Dekosentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) serta dari BPBL, BKIPM Mataram, dan BKIPM Bima.
Menurut tim audit dari BPK-RI, berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari telah berlangsung dengan baik dan tanpa ada kendala. Tim BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen laporan keuangan dan asset serta telah melakukan kunjungan lapangan pada ke-13 Satker.
Setelah menjalankan seluruh prosedur audit, tim BPK berkesimpulan bahwa hasil penilaian atas pemeriksaan laporan keuangan dan asset di lapangan tidak ditemukannya permasalahan yang mengakibatkan kerugian Negara.
Menurut Ibu Sesdit, bahwa pada tahun 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan-RI telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga diharapkan agar tetap dapat dipertahankan ditahun-tahun berikutnya.