Kamis, (24/08/2023), bertempat di Aula Mutiara Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB telah dilaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas sebagai bentuk apresiasi dan motivasi sebagai bagiam dari perpanjangan tangan Pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bidang P2SDP3K Bapak Ruspono, S.Pi.,M.Si, Sub Koordinator Pengawasan SDKP, Polsus WP3K, Perwakilan Lanal Mataram, Dislutkan Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok, serta Pokmaswas se-Pulau Lombok.
Pada kesempatan tersebut Kepala Bidang P2SDP3K menyampaikan bahwa Pokmaswas memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang merupakan bagian dari sistem pengawasan secara keseluruhan, sebagai perpanjangan tangan dan mitra pengawas perikanan dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta sebagai sumber informasi dini terhadap terjadinya dugaan pelanggaran atau tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan.
“Oleh karena Pokmaswas memiliki peranan yang sangat penting tersebut, maka sebagai wujud apresiasi dan motivasi kepada Pokmaswas maka dilaksanakan kegiatan Pertemuan Pembinaan Pokmaswas ini, terlebih keterbatasan SDM Pengawas Perikanan dan POLSUS PWP3K di Dislutkan NTV baik dari sisi jumlah maupun sarana operasionalnya, maka Pokmaswas lah sebagai garda terdepan mitra Pengawas Perikanan dan POLSUS PWP3K dalam mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya,” jelas Kabid P2SDP3K.
Peran serta Pokmaswas dilindungi oleh Pemerintah melalui KEPMEN KP No. 58 Tahun 2001 tentang Siswasmas, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Permen KP No. 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Anggota Pokmaswas juga tercantum dalam SK yang ditandatangani oleh Kadislutkan Provinsi NTB dan memiliki Kartu Anggota. Selain itu Pokmaswas juga harus membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatannya untuk mengetahui bahwa POKMASWAS tersebut aktif dalam membantu pemerintah melakukan Pengawasan SDKP diwilayahnya.