Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi NTB

Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

xFLAYER-POLIO-1-1536x864.png.pagespeed.ic.3RFkQno7M4

Layanan Publik

Kami melayani penerbitan rekomendasi perizinan serta beberapa layanan lainnya di bidang kelautan dan perikanan

Alur Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Alur Penerbitan Persetujuan KKPRL

Alur Perizinan Perikanan Tangkap

SKP (Surat Kelayakan Pengolahan)

Monitoring Residu

Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Kelautan dan Perikanan

Sebaran Tambak di NTB

Keterbukaan

Informasi Publik

Kategori Informasi

Judul	Kategori	Tanggal	Unduh
Pergub Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Provinsi NTB 1 26 downloads	Peraturan Gubernur, Peraturan Terkait	June 9, 2023	Download
Pergub Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Samsat Perizinan Kapal Perikanan 1 119 downloads	Peraturan Gubernur, Peraturan Terkait	February 15, 2023	Download
Pergub Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi Perairan 1 136 downloads	Peraturan Gubernur, Peraturan Terkait	February 15, 2023	Download

PEMETAAN

Peta Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Tata Ruang Laut

Melalui bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P2SDP3K) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil di Provinsi NTB agar sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Peta Zona Perikanan Budidaya Laut

Peta Pemanfaatan Ruang Laut

Peta yang menginformasikan kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk:
a. biofarmakologi Laut;
b. bioteknologi Laut;
c. pemanfaatan air Laut selain energi (ALSE);
d. wisata bahari;
e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
f. telekomunikasi;
g. instalasi ketenagalistrikan;
h. perikanan;
i. perhubungan;
j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
l. pengumpulan data dan penelitian;
m. pertahanan dan keamanan;
n. penyediaan sumber daya air;
o. Pulau buatan;
p. dumping;
q. mitigasi bencana; dan
r. kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya.”

Sumber: UU No. 6 Tahun 2023 Pasal 47A ayat (2)