Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Kamis (06/02/20), telah diadakan pertemuan penyampaian atas hasil pemeriksan BPK–RI terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB selaku Koordinator Unit Akuntansi Pembantu pengguna anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Wilayah Provinsi NTB tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 13 Satker. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dihadiri oleh […]

Read More

Gubernur NTB Dinobatkan Sebagai Tokoh Pemberdayaan 2019

Jakarta – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah kembali meraih penghargaan bergengsi. Kali ini, orang nomor satu di NTB itu dinobatkan sebagai tokoh Pemberdayaan oleh Rumah Zakat. Penghargaan tertinggi Rumah Zakat Indonesia itu diterima langsung Gubernur Bang Zul saat Launching Campaign Kebahagiaan Indonesia “Rumah Zakat” yang dirangkaikan dengan Penyerahan Penghargaan, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (06/02/2020). […]

Read More

Studi Ekskursi Institut Teknologi Kalimantan

Provinsi NTB merupakan Provinsi yang pertama memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil melalui Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017-2037, sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 […]

Read More

Safari GEMARIKAN di Kabupaten Bima

Safari GEMARIKAN bersama Komisi IV DPR RI dan Ditjen PDSPKP dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020 di Taman Pantai Panda Kabupaten Bima. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dirjen PDSPKP KKP-RI Bapak Agus Suherman, Direkur Pemasaran Bapak Machmud, S.P., M.Sc, Sekda Kabupaten Bima, Kapolres Kabupaten Bima, Kepala Kejaksaan Kabupaten Bima, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, […]

Read More

Entry Meeting Pemeriksaan BPK-RI

Pemeriksaan atas laporan keuangan suatu lembaga atau instansi merupakan salah satu bentuk evaluasi apakah pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga atau instansi tersebut berhasil atau tidak. Selain itu pemeriksaan atas laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan opini atas penyajian laporan keuangan, opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. […]

Read More

FGD Tentang Kebijakan Lobster di NTB

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mencari jalan terbaik untuk memajukan budidaya lobster di Indonesia. Sebagai salah satu Daerah penghasil utama lobster di Indonesia, Provinsi NTB juga turut memberi atensi ekstra terhadap keberlanjutan lobster di Provinsi NTB. Untuk itu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 diadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait […]

Read More

Sidak Penjualan Telur Penyu di Pasar Pelangan Sekotong

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya dilakukan di perairan laut saja. Kali ini Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama BPSPL Denpasar Wilayah Kerja NTB menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas penjualan telur penyu di Pasar Pelangan Sekotong. Tim gabungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB […]

Read More

Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Pembangunan Dermaga Jetty

Semangat Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan NTB yang ramah investasi terus digaungkan dengan cara memfasilitasi para investor yang ingin berinvestasi di Provinsi NTB. Namun ramah investasi bukan berarti melupakan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh investor sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Selasa (14/01/2020) telah dilaksanakan rapat pembahasan […]

Read More

Diskusi Publik RAPERDA Pengawasan & Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan

Demi menjaga keberlangsungan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat visi-misi NTB Gemilang misi ke-4 yaitu NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan, Tim Pansel III DPRD Provinsi NTB bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam hal ini Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan […]

Read More

Rapat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTB

Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 27 menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, termasuk konservasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berikhitar untuk mendukung Pencapaian Program Nasional Penetapan Kawasan Konservasi Seluas 20 Juta Ha pada tahun 2020 dan 30 juta Ha pada tahun 2030. […]

Read More
X