Program pengembangan Desa Wisata Bahari, yang menjadi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan wisata bahari berbasis keberlanjutan ekosistem dan masyarakat lokal, memberikan peluang bagi desa untuk mengembangan desa dengan potensi wisata yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan masyarakatan dengan memanfaatkan jasa kelautan yang saat ini masih belum dikembangkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan desa wisata bahari yang dilakukan memiliki tahapan mulai dari perencanaan, pembangunan sarana/prasarana, pembinaan (bimbingan teknis dan pendampingan), kemitraan sampai dengan monitoring. Pembangunan desa wisata bahari bahari, berlangsung antara satu tahun sampai dengan lima tahun, sesuai dengan awal pembangunan desa wisata bahari masuk dalam kelas tahapannya.
Bimbingan teknis pengelolaan wisata bahari yang dilaksanakan di Gili Lampu Kabupaten Lombok Timur diikuti oleh 35 peserta pengelola wisata bahari yang berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi NTB yaitu di Lombok, Bima dan Sumbawa. Direktur Jasa Kelautan, Mitahul Huda menyampaikan pada sambutannya bahwa kegiatan bimbingan teknis pengelolaan desa wisata bahari ini, lebih menitik beratkan pada pengelolaan kawasan wisata, penguatan kelembagaan dan digital promotion untuk ekoeduwisata bahari.
Lebih lanjut Huda menjelaskan, ”Kegiatan ini akan menjadi bekal bagi pengelola wisata bahari ke arah yang lebih baik dengan tetap menitik beratkan pada keberlanjutan ekosistem”.
Huda menekankan kepada pengelola wisata bahari untuk dapat melihat langsung kondisi ekosistem yang mengalami degradasi dari tahun ke tahun agar menjadikan semangat para pengelola wisata untuk semakin peduli, mensosialisasikan pada wisatawan supaya menjadi wisatawan yang bertanggung jawab.
“Wisata bahari bukan saja sebagai usaha untuk meningkatkan ekonomi, namun juga sekaligus sebagai pelestarian alam guna menjaga ekosistem yang keberlanjutan. Dengan ekosistem yang terus berkelanjutan dan lestari, secara otomatis akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui pengembangan potensi lokal dari masing-masing desa wisata bahari yang dimiliki,” pungkas Huda.
Hadir dalam Bimbingan Teknis ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. Yusron Hadi yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya demi sinergi program dalam pengembangan desa wisata bahari. Desa wisata bahari merupakan satu pilihan daya tarik wisata desa yg saat ini lagi booming yang menggabungkan beberapa obyek daya tarik konservasi, wisata kiliner maupun ragam atraksi yg unik, sambungnya.
Pemerintah Provinsi akan terus mendukung upaya-upaya kreatif masyarakat yang turut memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan apresiasi patut kita sematkan kepada kelompok muda yang punya semangat turut mengembangkan potensi sumberdaya pesisir dan laut kita termasuk wisata bahari yg sangat beragam objek nya di NTB baik terumbu karang, penyu, kuliner berbasis ikan dan keindahan alam pantai maupun bawah laut.
Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 Agustus 2020 ini merupakan kerjasama antara WCS, Santiri Foundation dan Komunitas Penyelam (KAPELA) NTB. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus mengembangkan beberapa spot terpilih utk desa wisata bahari yang ke depan akan di dukung keberlnajutanx oleh pemerintah daerah.
Foto: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Saat Menjadi Pembicara
Sumber: Direktorat Jasa Kelautan