Selasa, (23/03/2022) bertempat di Fave Hotel Mataram, telah dilaksanakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2023.
Kegiatan ini merupakan Forum OPD Bidang Kelautan dan Perikanan untuk koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan perikanan TA. 2022 serta Menyusun Rencana Kerja program/kegiatan TA. 2023 agar terciptanya sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten/Kota se-NTB.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bappeda Provinsi NTB, Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-NTB, UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi NTB, serta mitra NGO dan diikuti oleh Biro Perencanaan KKP melalui Zoom Meeting.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Bapak Muslim, ST.,M.Si yang sekaligus memberikan sambutan.
Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat mendukung 3 program unggulan dalam RPJMD melalui program budidaya yang berfokus pada lobster dan udang vaname, industrialsisasi garam, serta tepung ikan.
“Alhamdulillah beberapa program unggrulan kita seperti budidaya lobster dan udang vaname mendapat atensi yang sangat besar dari Pemerintah Pusat melalui kampung lobster di Lombok Timur serta shrimp estate di Kabupaten Sumbawa,” jelas Muslim.
Selain itu, ia juga menyoroti terkait dukungan untuk mewujudkan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan harus terus dilakukan percepatan dan penguatan pada sisi hulu dan hilirnya agar seluruh komoditas kelautan dan perikanan memiliki nilai tambah.
Muslim juga mendorong agar seluruh peserta kegiatan memanfaatkan momentum sinkronisasi ini untuk Menyusun program yang paling dibutuhkan dan bermanfaatn bagi masyarakat.
“Saya berharap Bapak dan Ibu semua memanfaatkan momentum ini sebagai Langkah awal untuk memastikan program yang akan kita lakukan pada tahun 2023 sebelum dilaksanakan Musrenbang Daerah pada tanggal 31 Maret 2022 nanti,” tegasnya mengakhiri sambutan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait program yang diusulkan menjadi 4 desk Bidang yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P2SDP3K), dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan (P2HP).
Acara kemudian diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-NTB yang isinya diantaranya:
Untuk Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB akan mendorong Kabupaten/Kota agar dapat memanfaatkan peluang-peluang program prioritas KKP untuk mengakses sebanyak-banyaknya alokasi anggaran.
Demikian halnya dengan Perikanan Tangkap dan P2HP, terkait program dan kegiatan yang belum dapat diusulkan oleh Kabupaten/Kota karena terbatasnya menu pengusulan melalui DAK, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi akan melakukan pemgawalan terhadap usulan yang disampaikan ke pusat, selama Provinsi mendapatkan tembusan atau salinan dari proposal yang disampaikan ke KKP.
Selanjutnya untuk Industrialisasi Garam, Kabupaten/Kota penghasil garam mengusulkan untuk pengadaan alat pengolahan garam untuk mengolah kembali produksi garam dengan kualitas rendah agar dapat meningkat kualitas nya sesuai dengan permintaan pasar, dimana menu kegiatan untuk pengolahan garam ini terdapat dalam menu DAK Provinsi.
Kemudian untuk pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, permintaan Kabupaten/Kota agar difasilitasi untuk pengembangan wisata bahari pada lokasi yang potensial menjadi desa wisata bahari, selain itu untuk lebih banyak dilakukannya kegiatan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang, dan kegiatan sosialisasi dan mitigasi bemcana di wilayah pesisir.