Kuatkan Tata Kelola Lobster, Dislutkan NTB Lakukan Rapat Penyusunan Pergub Pengelolaan Lobster di NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah kepulauan yang terdiri dari 2 pulau yaitu pulau Lombok dan Sumbawa yang memiliki potensi Sumber Daya Kelautan yang berlimpah salah satunya komoditas lobster.

Berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 12 Tahun 2020 merupakan kesempatan dan peluang bagi nelayan penangkap benih lobster, pembudidaya, pengumpul, dan pengekspor untuk memanfaatkan potensi lobster di Provinsi NTB sehingga perlu untuk dibuatkan suatu peraturan turunan dari Permen-KP tersebut untuk memperjelas peran Pemerintah Provinsi NTB dalam pengelolaan lobster ini.

Untuk itu pada hari Kamis, (08/10/2020) bertempat di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Lobster di Provinsi NTB.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Bapak Asisten Ir. H. Ridwansyah, MM, M. TP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST.,M.UM, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Ir. Sasi Rustandi dan seluruh stakeholder dari Instansi Vertikal, UPT Pusat, Kabupaten/Kota, dan perwakilan masyarakat nelayan.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menyampaikan bahwa peran Daerah dalam pengelolaan lobster ini perlu ditingkatkan, sehingga perlu dibuatkan sebuah Peraturan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) untuk meningkatkan serta memperbaiki tata kelola lobster di Provinsi NTB agar membawa kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat nelayan pada khususnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya.

Untuk itu rapat hari ini mengundang seluruh stakeholder untuk mendengarkan serta menampung saran dari seluruh peserta demi perbaikan rancangan Pergub ini baik itu perihal substansi maupun masalah struktur penulisan yang tercantum dalam Rapergub ini, ucap Yusron.

Leave a Reply