Selasa, (15/09/2020) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. Yusron Hadi menjadi narasumber dalam FGD pengawasan pemanfaatan ruang laut yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menyampaikan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan di Provinsi NTB.
Ia menyampaikan bahwa Provinsi NTB memiliki kawasan laut yang lebih luas daripada daratannya sehingga Provinsi NTB memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun dibalik potensinya yang besar tersebut terdapat potensi-potensi ancaman yang besar pula sehingga peran pengawasan sektor kelautan dan perikanan ini menjadi sangat vital.
Selain itu, Provinsi NTB telah memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 yang memetakan kawasan laut sesuai dengan kebermanfaatannya sehingga seluruh aktivitas yang memanfaatkan ruang laut harus berpedoman pada RZWP3K, ucapnya.
Yusron juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi seperti minimnya sarana prasarana serta Polsus yang dimiliki masih sangat minim jumlahnya.
Namun, kendala-kendala tersebut tidak membuat upaya pengawasan menjadi tidak maksimal karena saat ini untuk urusan pengawasan kelautan dan perikanan di Provinsi NTB kami melakukan kerjasama dengan Polairud, TNI AL, dan Pokmaswas untuk memaksimalkan pengawasan, pungkasnya.
Kedepan akan dilakukan penguatan kelembagaan dan kapasitas Pokmaswas untuk memaksimalkan peran Pokmaswas sebagai perpanjangan tangan Dinas dalam bidang pengawasan sektor kelautan dan perikanan serta akan menambah personil pengawasan dengan melakukan rekrutmen tenaga kontrak di masing-masing wilayah.
Kemudian untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem laut disekitar lokasi usahanya, kami rutin melaksanakan monitoring evaluasi bersama instansi yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Polairud, TNI AL, dll, tandasnya.
Foto: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama Kepala Bidang P2SDP3K dan Kepala Seksi Pengawasan saat Mengitkuti Zoom Meeting