Koordinasi PT. Gili Kalong dengan Dislutkan NTB Terkait Rencana Investasi di Gili Kalong Sumbawa Barat

Selasa, (22/11/2022) bertempat di Ruang Rapat Nila Anjani Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah dilaksanakan koordinasi perizinan pemanfaatan ruang laut terkait rencana investasi PT. Gili Kalong di Pulau Kalong Sumbawa Barat.

Konsultasi tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Bapak Ir. Sasi Rustandi, M.Si didampingi oleh Kepala Bidang P2HP, Sub Koordinator Tata Ruang Laut dan jajarannya.

PT. Gili Kalong akan melakukan pembangunan di Gili Kalong berupa Dermaga Marina dan Villa Terapung dimana sejak tahun 2015 sudah diurus terkait legalitas yang ada di darat, namun masih ada kendala kewenangan yang statusnya dari Kabupaten dialihkan yang ke Pusat, tetapi saat ini sudah dikembalikan kewenangannya ke Kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Sumbawa Barat.

“Izin darat (HGB) kemungkinan akan selesai secepatnya, karena tinggal pengesahan saja, setelah itu, kami baru akan mengurus izin selanjutnya termasuk izin pemanfaatan ruang laut.” kata perwakilan dari PT. Gili Kalong saat berkonsultasi.

Kabid P2HP sangat mengapresiasi rencana investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan selama tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perizinan berusaha bagi PMA (Penanam Modal Asing) langsung diusulkan ke pusat, karena kewenangan PMA ada di pusat.” jelas Kabid P2HP.

Selanjutnya mekanisme perizinan pemanfaatan ruang laut dijelaskan oleh Pak Hanapi selaku Sub Koordinator Tata Ruang Laut, yang mana ia menjelaskan bahwa pengurusan izin pemanfaatan ruang laut diinput melalui sistem OSS dan melampirkan dokumen permohonan seperti rencana dan instalasi bangunan, gambaran umum sekitar lokasi, ekosistem sekitar, dan persyaratan lainnya.

“Pemanfaatan yang dilakukan di dalam kawasan konservasi, wajib mengacu pada keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya, bahwa setiap orang yang melakukan usaha di dalam Kawasan Konservasi Daerah baik yang bersifat menetap ataupun tidak menetap wajib memiliki izin berusaha KNLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya yang diterbitkan melalui OSS Berbasis Resiko, dengan persyaratan dan ketentuan mengacu pada Surat Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor B.799/DJPRL.5/PRL.430/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi,” pungkas Hanapi mengakhir penjelasannya.

Leave a Reply