Mataram – DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan penuh semangat dan komitmen untuk mengadvokasi hak-hak nelayan serta memajukan sektor kelautan dan perikanan di wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Bidari Mataram pada Senin, 26 Februari 2024, para perwakilan nelayan menyuarakan tekad mereka untuk memperoleh legalitas melalui penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) berbasis online.
Pj. Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Bapak Muslim, ST.,M.Si, menegaskan urgensi Rakerda sebagai landasan konsolidasi organisasi nelayan dan legalisasi status mereka. Dengan memperoleh status resmi, HNSI berpotensi menjadi kekuatan yang lebih efektif dalam mengampanyekan hak-hak sosial dan ekonomi nelayan di tingkat pemerintahan.
Salah satu fokus utama HNSI adalah memperbaiki produktivitas dan daya saing sektor perikanan, serta mengatasi isu-isu krusial seperti penangkapan ikan yang merugikan seperti destructive fishing dan overfishing. Rakerda juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan penekanan pada proporsionalitas pembagian hasil sumber daya alam untuk keberlanjutan lingkungan.
Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku usaha, pemerintah, media massa, perempuan, dan generasi milenial atau Gen Z, menandai komitmen luas dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTB.
Rakerda DPD HNSI NTB tahun 2024 dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk DPC HNSI di kabupaten/kota, BKIPM Mataram, Polairud, Lanal Mataram, BPJS Ketenagakerjaan, Baznas, dan pemangku kepentingan lainnya, menunjukkan keseriusan kolektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta pemenuhan hak-hak nelayan di wilayah NTB.