Mataram, 15 Juni 2026– Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadiri kegiatan Ekspose Pendahuluan Studi Kelayakan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan di NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi eksisting, potensi pengembangan, serta kebutuhan investasi sektor pengolahan hasil kelautan dan perikanan di daerah. Berdasarkan data dari Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), tercatat sebanyak 638 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di NTB yang terdiri dari usaha skala besar, menengah, hingga mikro dan kecil. Dalam pemaparannya, direncanakan pengembangan basis data yang memuat 17 parameter utama untuk setiap pelaku usaha pengolahan. Dengan sistem tersebut, profil dan kondisi masing-masing pelaku usaha dapat diakses secara lengkap dan terintegrasi, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan database sektor pengolahan perikanan pada seluruh kabupaten/kota di NTB. Output dari penyusunan studi kelayakan ini adalah tersedianya data dan informasi dalam bentuk digital spasial yang memetakan sebaran, jenis usaha, karakteristik, dan potensi pengembangan unit usaha pengolahan hasil perikanan di NTB, sehingga dapat mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan investasi yang lebih tepat sasaran.
Dalam arahannya, Kadislutkan menekankan pentingnya studi kelayakan ini sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Dari hasil studi kelayakan ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan merekomendasikan secara jelas jenis usaha pengolahan yang paling layak untuk dikembangkan serta memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang. Apabila studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan Detail Engineering Design (DED) telah tersedia dengan baik, maka pemerintah dapat segera menindaklanjuti melalui program dan investasi yang lebih terarah. Kadislutkan juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi pelaku usaha, khususnya dalam proses perizinan dan pemenuhan persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan berupa fasilitasi perizinan, penguatan kelembagaan, serta pendampingan peningkatan kapasitas usaha. Melalui kajian teknis yang komprehensif dan berbasis data, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan yang jelas bagi pemerintah dalam mendorong investasi sektor pengolahan hasil kelautan dan perikanan sekaligus memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di NTB.