Selasa, (07/09/2021) bertempat di ruang rapat mutiara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB serta sebagian peserta mengikuti secara virtual melalui zoom meeting, telah dilaksanakan rapat koordinasi survey daya dukung wisata di Gili Balu yang diikuti oleh perwakilan BAPPENAS, perwakilan ICCTF, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Akademisi, dan beberapa stakeholder terkait.
TPK Gili Balu merupakan salah satu calon Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki tingkat kesehatan terumbu karang yang cukup baik. Karena saat ini diketahui bahwa tutupan terumbu karang di Gili Balu mencapai lebih dari 50%. Hal ini tentu sangat potensial dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan kawasan konservasi sebagai kerangka dalam pengembangannya.
Di Kawasan Gili Balu ini rencana akan dilaksanakan 2 program yaitu program Support for Marine Protected Area Management dan Threatened and Protected Species.
2 program tersebut penting dilakukan mengingat kawasan Gili Balu merupakan salah satu kawasan yang potensial dari segi pariwisata karena memiliki sebaran terumbu karang yang cukup baik. Kawasan Gili Balu juga sedang menunggu penetapan dari KKP untuk dijadikan kawasan konservasi perairan sehingga kedepan pasti akan menghadapi berbagai dinamika.
Untuk itu perlu dilakukan tata kelola kawasan yang tepat agar dapat terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
Dalam upaya menciptakan tata kelola kawasan yang dapat mendukung pariwisata berkelanjutan ini, pihak ICCTF berencana untuk mengajak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Akademisi, dan seluruh stakeholder terkait untuk menyusun 3 SOP prioritas.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim,ST.,M.Si yang berkesempatan memberi sambutan sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan core map ini sangat ditentukan dari bagaimana komunikasi dan kolaborasi dari seluruh pihak dan dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Kita berharap program COREMAP ini kedepan dapat terus berjalan dan dapat terus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sebagai salah satu jejak kita dalam upaya pembangunan daerah,” ujar Muslim.
Ia juga mendorong kepada pelaksana COREMAP agar masyarakat dapat diberikan pelatihan kepariwisataan.
Selain itu, beliau juga berpesan kepada forum untuk menjadikan momentum diskusi ini sebagai media untuk menyerap aspirasi dari seluruh stakeholder dan akademisi agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan, tidak menimbulkan dinamika sosial, serta dapat ditentukan bagaimana kolaborasi yang akan dibangun kedepannya.
“Kami berharap kepada pelaksana core map GTI Gili Balu dapat terus melakukan komunikasi, dan kolaborasi yang baik demi terwujudnya hasil sesuai yang diharapkan”, tandasnya.
Kegiatan koordinasi dan konsultasi publik tentang pelaksanaan survey daya dukung pariwisata COREMAP-CTI GP-33 di Gili Balu ini merujuk pada pemenuhan Kerangka Logis (Logical framework) yang disusun oleh GP3 dengan indikator kegiatan berupa “Terlaksananya survey (baseline) daya dukung pariwisata di COREMAP-CTI Grant Package (GP) 3 di Gili Balu”.
Sehingga yang menjadi output dari kegiatan ini adalah Sosialisasi dan Dokumentasi saran, tanggapan dan pendapat tentang tatacara dan penyempurnaan metode ilmiah pelaksanaan survey daya dukung pariwisata COREMAP-CTI GP-3 di Gili Balu.
Terkait pelaksanaan survey yang akan dilakukan, Pak Muslim juga mengingatkan kepada forum agar hasil survey tersebut harus selaras dengan Permenkp nomor 31 Tahun 2004. Jangan sampai rekomendasi yang diberikan nanti malah bergesekan dengan zonasi perairan.
Bahkan dalam tahap pembangungan fasilitas pun, semua pihak harus lebih berhati-hati lagi agar tidak salah mengambil langkah nantinya.
“Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas, harus diperhatikan sebaik mungkin. Kita harus menyesuaikan lokasi pembangunanannya, titik koordinatnya dimana, itu harus sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang laut yang ada.”, jelas Muslim mengakhiri.