Kadislutkan NTB Paparkan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Dan Pengelolaan Pesisir DI NTB

Selasa, (11/10/2022) bertempat di Ballroom GMB III Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadislutkan) Provinsi NTB Bapak Muslim, ST.,M.Si mewakili Gubernur NTB menjadi narasumber dalam forum sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan nelayan dan pengelolaan pesisir untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan laut.

Dalam forum tersebut, Kadislutkan NTB mengawali paparannya dengan menjelaskan potensi sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTB serta perkembangan kinerja PDRB sektor perikanan, NTN, NTPI, dan AKI yang dari tahun ketahuan cenderung meningkat serta produksi dan nilai produksi perikanan dimana komoditas udang vaname, tuna, tongkol, cakalang dan jenis ikan karang menjadi penyumbang produksi dan nilai produksi terbesar.

Selanjutnya, terkait dengan tema dalam forum yang berfokus pada sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan nelayan dan pengelolaan pesisir untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan laut, Kadislutkan NTB menyampaikan beberapa usulan.

Menurutnya, perlu adanya kepastian affirmative alokasi anggaran untuk nelayan dan masyarakat pesisir seperti persentase alokasi untuk pendidikan, kesehatan dll baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Selain itu, peningkatan implementasi dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, pembudidaya dan petambak menjadi hal utama yang harus dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut, Muslim juga mendorong agar program, kegiatan, dan anggaran dari Non-State Actors seperti NGO, CSR Perusahaan, dll agar diarahkan untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir.

Hal yang tak kalah penting juga menurut Kadislutkan NTB adalah perlunya dibuat suatu forum, satgas, atau gugus tugas perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta masyarakat pesisir seperti halnya satgas kemiskinan, perlindungan anak dll agar hajat seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi nelayan dan masyarakat pesisir dapat optimal.

Leave a Reply