Kota Bima, Selasa 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Marina Inn telah dilangsungkan pertemuan reguler Komite Pengelola Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Nusa Tenggara Barat.
KPBP Tuna Provinsi NTB merupakan Komite yang digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Kelompok Nelayan, Pengusaha Perikanan, Akademisi dan Lembaga Swadaya berdasarkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 523-637 Tahun 2020.
Kegiatan ini diawali dengan pengantar singkat kegiatan yang dsampaikan oleh Ketua Yayasan Masayarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI) Bapak Saut Tampubolon, kemudian di lanjutkan dengan pemberian sambutan, pengarahan sekaligus membuka kegiatan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Muslim, S.T, M.Si.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan khususnya perikanan tuna agar mencapai manfaat yang optimal serta terjaga kelestarian sumberdayanya, serta sebagai wadah untuk berbagi informasi serta mengevaluasi/memperbaharui rencana kerja yang sebelumnya telah disepakati.
Salah satu dari rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya adalah perluasan wilayah kerja Yayasan MDPI bersama dengan KPBP Tuna Prov. NTB di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Dimana Potensi produksi tuna di wilayah ini sangat besar sehingga dipandang perlu untuk memperluas wilayah kerja oleh MDPI dan KPBP Tuna Provinsi NTB, sehingga data produksi tuna yang didapat lebih berkualitas serta sekaligus dapat membina nelayan sekitar tentang pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan khususnya perikanan tuna.
Kadislutkan Provinsi NTB sangat mengapreasiasi perluasan wilayah kerja Yayasan MDPI yang sebelumnya hanya di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur, bertambah satu lokasi lagi yaitu di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, harapan kadislutkan, dengan bertambahnya wilayah kerja MDPI dan KPBP Tuna Prov. NTB, dapat menambah kualitas data produksi Tuna Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta meningkatkan kualitas SDM Masyarakat setempat untuk lebih dapat memahami pentingnya cara penanganan kualitas hasil tangkapan tuna sehingga bisa meningkatkan nilai jual bagi masyarakat nelayan sekitar dan juga pemahaman nelayan tentang pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.