Kadislutkan NTB Ajak UNDP Berpartisipasi dalam Pengembangan KKPD di NTB

Sejalan dengan komitmen United Nations Development Programme (UNDP) untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia, khususnya dalam mendorong potensi ekonomi biru yang lebih luas melalui pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, UNDP Indonesia saat ini tengah membantu Pemerintah Indonesia dalam menyusun dan menyiapkan instrumen pendanaan untuk program Indonesia Critical Marine Habitat Fund (ICMHF) yang akan diajukan ke program pendanaan GEF-8.

Program ini secara khusus ditujukan bagi upaya percepatan restorasi dan perlindungan terumbu karang di Indonesia serta habitat kelautan lainnya yang terancam. Berdasarkan hal tersebut, UNDP Indonesia mengundang stakeholder terkait di tingkat Provinsi serta Pengelola Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTB, untuk mendapat masukan terhadap desain program yang akan diusulkan pada hari Kamis, (27/07/2023) bertempat di Hotel Prime Park Mataram.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadislutkan) Provinsi NTB Bapak Muslim, ST.,M.Si menjelaskan bahwa saat ini di Provinsi NTB telah memiliki 9 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang dikelola melalui UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 3 Wilayah (Lombok, Sumbawa – Sumbawa Barat, Bima – Dompu).

Kesembilan kawasan tersebut memiliki ciri khas dan biota endemic masing-masing yang memiliki potensi untuk dikembangkan selain untuk konservasi, tetapi sebagai pariwisata yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat disekitarnya.

Untuk memaksimalkan potensi dan tata kelolanya, dalam kesempatan tersebut Kadislutkan NTB mengajak UNDP untuk turut serta berkolaborasi bersama untuk pengembangan KKPD yang telah ditetapkan melalui SK Menteri KKP.

Selanjutnya Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Bapak Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, ST.,M.Sc.,Ph.D. menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan hasil dari project ICMHF ini, perlu diperkuat kerangka regulasi pengelolaan dan kapasitas kelembagaan.

Selain itu, perlu dilakukan penyusunan skema pembiayaan dan pelaksanaan ICMHF serta knowledge management dan pengawasan pemantauan dalam proses pengambilan keputusan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.