Ikhtiar Wujudkan Percepatan Industrialisasi Garam di Provinsi NTB

Jum’at, (24/09/2021) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) beserta jajarannya melakukan kunjungan ke NTB. Agenda pertama Ibu Dirjen PRL mengunjungi lokasi gudang garam nasional yang sedang dibangun di Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya agenda dilanjutkan ke Aula Bappeda Provinsi NTB untuk berdiskusi terkait percepatan industrialisasi garam di NTB.

Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur NTB, Dirjen PRL, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi NTB, Bappeda, dan Dinas Perikanan Kabupaten.

DI tahun 2021 ini, NTB sedang gencar-gencarnya dalam pengoptimalan industrialisasi. Dimana Target utama Program industrialisasi adalah terbangunnya ekosistem industrialisasi. Sehingga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008.

Kebijakan Industri Nasional tersebut menetapkan Industri Perikanan dan Laut sebagai Industri prioritas yang meningkatkan pasokan bahan baku (kualitas dan kuantintas). Peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk, nilai tambah, utilitas industri, kemitraan dan intergrasi, dengan berfokus pada komoditas unggulan, dan pasal 5 PermenKP Nomor 27 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.

Adapun komoditas unggulan industrialisasi kelautan dan perikanan yang sangat potensial adalah garam laut, yang terbagi menjadi dua kluster, yakni kluster garam untuk kebutuhan masyarakat di NTB, di mana pelaku industri kecil menengah (IKM) didorong untuk melakukan pengolahan. Kluster lainnya adalah industri besar dengan cara akan membangun pabrik industrialisasi garam merupakan bagian dari program hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan yang tertuang dalam Program Strategis NTB Gemilang 2019-2023.

Dalam forum tersebut, Kepala Bappeda NTB menyampaikan bahwa potensi garam di NTB sangat besar, sehingga ia berharap nantinya akan ada dorongan dari percepatan program industrialisasi garam.

“Meningkatkan kualitas produksi garam adalah hal utama yang harus dilakukan agar nantinya bisa terserap oleh industri. Peningkatan kualitas garam bisa dilakukan dengan pola integrasi lahan ”, ujarnya.

Sekalipun saat ini ada banyak kendala dan permasalahan, baik dari sarana dan prasarana yang kurang mendukung, strategi pemasaran, bahkan sampai modal usaha. Maka kita juga harus pandai berbagi peran dalam pengelolaan garam, baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dirjen PRL juga menyampaikan dengan bahasa senada bahwa NTB harus mempunyai terobosan program yang dikerjakan bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Kami sudah 10 tahun berkecimpung di garam ini, dan permasalahan kami sampai sekarang adalah sulitnya menghimpun data untuk sentra garam di Indonesia. Tidak ada data fix terkait luas lahan, dan lain-lain. Sehingga ini juga yang menjadi PR kita bersama kedepan”, Tegasnya.

Ia juga menyampaikan agar Daerah juga dapat mendukung 3 program utama kementrian yang diantaranya peningkatan PNBP melalui sektor perikanan tangkap, kemudian peningkatan ekspor budidaya, serta pengembangan kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

Selain itu, Dirjen PRL juga menyampaikan bahwa ia dan tim menyambut baik industrialisasi garam di NTB. Kedepan juga akan ada program DJPRL yang dilakukan di NTB sehingga Provinsi dan Kabupaten juga akan dilibatkan disana.

“Kami pada hari Senin akan diundang oleh DPR untuk khusus membahas garam dan akan kami sampaikan agar NTB menjadi pilot project pengembangan usaha garam rakyat. Kita harus mampu mendorong peningkatan kualitas garam, serta mengoptimalkan pengemasan untuk mendukung pemasaran.” Imbuhnya lagi.

Adapun untuk pembinaan kelompok dan kelembagaan koperasi yang membutuhkan modal, KKP sendiri memiliki pembiayaan modal usaha dengan 3% bunga/tahun. Sehingga bisa membantu meringankan persoalan minimnya modal usaha.

Gubernur NTB, DR. Zulkieflimansyah juga menyampaikan bahwa industrialisasi garam merupakan solusi untuk menjaga kestabilan harga garam.

“Industrialisasi tidak harus dengan perusahaan-perusahaan berskala besar, namun industrialisasi ini adalah pendalaman struktur untuk memberikan nilai tambah. Pada saat ini kita melihat garam tidak hanya untuk konsumsi , tetapi dapat digunakan untuk kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Sehingga dengan industrialisasi, Insya allah dapat mengatasi permasalahan kelebihan supply ditengah harga yang rendah, agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh.” Ujar Bang Zul.

Dislutkan NTB juga terus berusaha untuk memaksimalkan industrialisasi dalam Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam proses percepatan industrialisasi garam di NTB sendiri ada banyak hal penting yang diperlukan. Seperti pembangunan pusat inkubasi bisnis, inovasi teknologi produksi, pembangunan gudang garam nasional, pembangunan pabrik garam, serta ekstensifikasi dan intensifikasi lahan.

Industrialisasi garam ini juga dapat terwujud apabila Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha garam memiliki kompetensi yang baik, juga perlu diterapkan metode yang tepat, kemudian harus juga didukung dengan sarana pengolahan garam yang memadai, serta didukung dengan anggaran yang cukup. Ikhtiar-ikhtiar tersebut coba dilakukan oleh Dislutkan NTB secara bertahap agar industrialisasi garam ini bisa segera kita nikmati hasilnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X