Forum OPD: Langkah Awal Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Kamis, 18 Januari 2023 bertempat di Hotel Marina Inn Kota Bima, telah dilaksanakan Forum OPD Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh Direktur Jasa Kelautan KKP Bapak Dr. Miftahul Huda, M.Si, Pj. Gubernur NTB yang diwakili Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, serta stakeholder dan mitra kerja terkait lainnya.

Kegiatan dibuka dengan Pengantar dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Bapak Muslim, ST.,M.Si yang menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan di Bima ini merupakan salah satu tindak lanjut dari implementasi arahan pak Pj. Gubernur NTB dimana kegiatan tingkat Provinsi diselenggarakan di Pulau Sumbawa sehingga dapat memberikan perputaran ekonomi di tingkat kabupaten.

“Forum OPD ini dihajatkan untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah sehingga kita perlu melakukan akselerasi,” jelas Muslim.

Disampaikannya lebih lanjut, apa yang jadi program di tingkat nasional yang dapat disinkronisasi di tingkat provinsi afaupun kabupaten/kota sehingga pada tingkat daerah dapat mengusulkan program ditingkat kabupaten/kota sehingga sinkron hingga di tingkat nasional.

Selanjutnya Pj Sekda Kabupaten Bima dalam sambutannya Bapak Suwandi, ST.,MT Sangat mengapresiasi arahan Pj. Gubernur yang mengarahkan kegiatan tingkat Provinsi di selenggarakan di Pulau Sumbawa.

“Saya berharap kedepan sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor utama penggerak ekonomi di tingkat nasional maupun daerah,” ucapnya.

Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Iswandi, M.Si yang mewakili Pj. Gubernur NTB menyampaikan bahwa saat ini NTB sedang giat melaksanakan transformasi ekonomi dimana menjadi tema besar dalam rencana pembangunan daerah 2024-2026. Pada masa transisi ini Gubernur mempedomani rencana pembangunan daerah sebagai RPJMD transisi.

“NTB tidak ingin ketinggalan dalam gerak laju nasional dimana visi indonesia emas 2045 yang menginginkan pendapatan per kapita yang tinggi. Sedangkan provinsi ntb masih dalam kategori lower middle income sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan perkapita itu,” tegasnya.

Dijelaskannya lebih lanjut, sektor kelautan dan perikanan juga berperan dalam ketahanan iklim dan kebencanaan yang tidak menentu. Sektor kelautan dan perikanan juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam peningkatan ekonomi untuk mengentaskan kelompok masyarakat miskin ekstrem serta meningkatkan usia harapan hidup dimana saat ini di NTB angka usia harapan hidupnya 71 tahun. Selain itu program yang akan dilakukan tahun 2024 ini dapat berkontribusi positif terhadap segala hal yang saya sampaikan tadi. Selain itu, dengan hadirnya pabrik garam di Kabupaten Bima dapat mendukung program industrialisasi dan dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

“Pembentukan BLUD juga harus diakselerasi dalam rangka meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil yang menjadi kawasan konservasi perairan daerah,” jelas Iswandi.

Selanjutnya Direktur Jasa Kelautan KKP memaparkan bahwa di NTB selain wisata bahari berbasis ekosistem, juga akan coba dikembangkan industri garam.

“Untuk tahun 2024 kita fokus di Kabupaten Bima untuk menjadi salah satu contoh pengembangan industri garam rakyat dengan membangun sebuah pabrik garam di Bima dengan kapasitas 60ribu ton per tahun,” kata Huda.