Dislutkan NTB Gelar Sosialisasi Penarikan Jasa Layanan Usaha BLUD Mengundang Aparat Penegak Hukum dan Stakeholder Terkait

Mataram, 8 Mei 2024 – Dalam upaya mengefektifkan penarikan jasa layanan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Provinsi NTB serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Sistem Penarikan Jasa Layanan Usaha Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kegiatan yang berlangsung di Fave Hotel Mataram ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadislutkan) Provinsi NTB, Bapak Muslim, ST., M.Si. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum seperti Polairud, Lanal, dan Kejati, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Provinsi NTB, BPSPL Denpasar Wilker NTB, KSOP Lembar, Satwas PSDKP Labuhan Lombok, dan BKSDA NTB.

Dalam sambutannya, Kadislutkan NTB, Bapak Muslim, menjelaskan pentingnya sosialisasi ini sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dalam eksekusi penarikan jasa layanan dalam pengelolaan KKPD di NTB. Beliau menyoroti kewenangan Provinsi dalam mengelola 0-12 Mil laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, Beliau menyampaikan keprihatinan atas dampak UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang turut membatasi kewenangan kepada daerah untuk mendapatkan nilai tambah dari kewenangan yanga diberikan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Sebagai solusi, Kadislutkan NTB menjelaskan bahwa melalui instrumen Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018, BLUD UPTD BPSDKP pada 3 wilayah telah dibentuk untuk mengelola KKPD dan mendapatkan nilai tambah sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam diskusi yang berlangsung, ditekankan bahwa siapapun yang memasuki KKPD wajib memiliki izin serta melaksanakan kewajiban menyelesaikan jasa layanan yang berlaku. Aparat penegak hukum diharapkan dapat terlibat dalam proses implementasi untuk menegakkan aturan tersebut.

Kadislutkan NTB juga menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat seperti Polisi, TNI, dan Kejaksaan untuk menertibkan siapa saja yang memanfaatkan kawasan tanpa izin melalui BLUD UPTD BPSDKP pada 3 Wilayah sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penegakan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada semua pihak terkait dan meningkatkan implementasi aturan dalam pengelolaan KKPD di Provinsi NTB.