Dislutkan NTB Bentuk Tim Pokja Pendampingan Usaha Kelautan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) terus berkomitmen untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan usaha yang dibarengi juga dengan perekrutan tenaga pendamping untuk membantu memverifikasi kelompok usaha yang layak mendapatkan bantuan pembiayaan.

Komitmen dari KKP tersebut sejalan dengan Visi-Misi NTB Gemilang yaitu misi ke-5 yaitu NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang bertumpu pada pertanian yang didalamnya juga tergabung sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, dan industrialisasi.

Industrialisasi yang dimaksud adalah menciptakan nilai tambah atau diversifikasi produk khususnya pada sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim, ST.,M.Si bersama dengan Kepala Bidang P2HP H. Wardi, SP membentuk tim Pokja yang terdiri dari tenaga pendamping usaha yang sudah terpilih, perwakilan Bank Indonesia, perwakilan Bank penyedia jasa pembiayaan, dan Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Hal tersebut perlu dilakukan dengan segera, agar proses perencanaan yang dilakukan bisa lebih cepat dan matang. Selain itu, salah satu upaya yang juga penting dilakukan di tahap-tahap awal ini adalah perampungan data sebaran UMKM yang ditampilkan dengan peta dan titik koordinat sehingga dapat mempermudah untuk mengetahui sebaran UMKM yang juga akan membantu memudahkan penelusuran UMKM yang akan mengajukan bantuan pembiayaan nantinya.

“Pemerintah punya tugas memudahkan legalisasi kelompok sehingga apabila mereka membutuhkan pembiayaan nantinya tidak akan kesulitan lagi.”, Ujar pak Muslim.

Beliau juga menyampaikan bahwa pemetaan dan kontribusi pendamping akan sangat mempengaruhi kegiatan pendampingan usaha. Integritas, komunikasi, dan sinergi yang baik harus terus dijaga demi tercapainya keberhasilan program. Dan untuk rekomendasi kelompok penerima pembiayaan, UMKM harus lebih selektif dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Mas Dwi, Perwakilan dari Bank Indoneisa, menambahkan bahwa PDRB terbesar disumbangkan dari sektor pertanian dimana didalamnya juga termasuk sektor kelautan dan perikanan. Sehingga untuk pengembangan UMKM juga bisa dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“UMKM pencatatan keuangannya belum terpisah, cakupan pasarnya pun hanya pada tingkat regional. Sehingga kedepan UMKM juga harus bisa memanfaatkan platform digital, agar pasarnya bisa lebih luas lagi. Oleh karena itu, kedepan Bank Indonesia juga akan terus berupaya untuk mengembangkan UMKM.”, jelasnya lagi.

Tentunya, kerja-kerja besar selalu butuh ide dan usaha yang luar biasa. Kontribusi dan sinergi dari semua pihak juga sangat dibutuhkan agar realisasi dari cita-cita bersama tersebut bisa segera terwujud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X