Balai Kesehatan Ikan dan Koservasi Sumber Daya Kelatan dan Perikanan (BKIKSDKP)

Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Kesehatan Ikan dan Koservasi Sumber Daya Kelatan dan Perikanan (BKIKSDKP) Provinsi NTB dimaksudkan agar Dinas Kelatan dan Perikanan Provinsi NTB memiliki balai yang bergerak dalam bidang manajemen kesehatan ikan serta pengendalian dan pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan.

JENIS KEGIATAN
1. Pemantauan Obat Ikan
Peningkatan produksi perikanan budidaya hingga 353% pada tahun 2015 adalah syarat wajib yang menjadi tekad Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Untuk itu dibutuhkan dukungan seluruh stakeholders guna menjadikan Indonesia sebagai produsen perikanan utama di dunia. Konsekuensi logis dari target peningkatan produksi tersebut di atas adalah dibutuhkannya input produksi yang tepat jenis, jumlah, waktu, mutu dan sesuai aturan. Diantara input produksi yang dibutuhkan dan memiliki peranan strategis dalam upaya peningkatan produksi tersebut adalah obat ikan, kimia dan bahan biologi. Karena keberadaan obat ikan, kimia dan bahan biologi dibutuhkan hampir di setiap proses produksi, yaitu : mulai pemijahan (perangsangan induk) sampai dengan pemanenan hasil (termasuk transportasi).

Disamping itu, seiring dengan perkembangan jenis dan peningkatan serangan penyakit ikan serta permasalahan lingkungan, telah berkembang pula penggunaan berbagai jenis obat ikan dan bahan kimia. Karena dua faktor tersebut (penyakit ikan dan mutu lingkungan budidaya) sangat menentukan keberhasilan produksi perikanan budidaya, sehingga akan mempengaruhi pencapaian target peningkatan produksi. Permasalahan lingkungan yang paling sering ditemui adalah menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan lokasi budidaya. Kombinasi dari permasalahan penyakit dan lingkungan merupakan hal yang sangat merugikan pembudidaya. Faktor yang kemungkinan berpengaruh cukup besar terhadap munculnya permasalahan tersebut di atas adalah pengembangan perikanan budidaya yang tidak terkendali dan tidak sesuai petunjuk, serta diperburuk oleh penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi lainnya yang tidak tepat.

Memperhatikan fenomena tersebut di atas, obat ikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya optimalisasi pembangunan perikanan budidaya. Dalam kaitan tersebut maka obat ikan dituntut keberadaannya dimana harus tersedia dalam jumlah yang cukup serta memiliki kualitas yang memiliki standar dan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka tersedianya obat ikan yang berkualitas, tidak membahayakan kesehatan ikan, manusia, lingkungan dan sekaligus merupakan salah satu sarana pembudidayaan ikan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan produksi perikanan   budidaya   perlu mengacu pada  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2002 tentang Penyediaan, Peredaran, Penggunaan dan Pengawasan Obat Ikan.

Obat ikan adalah bahan atau zat kimia campuran bahan obat yang digunakan untuk ikan. Obat ikan sebagaimana dimaksud harus mempunyai nomor pendaftaran (teregristrasi),  maka semua obat ikan yang beredar dan digunakan wajib memiliki nomor pendaftaran, sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2007. Oleh karena itu maka seluruh pelaku usaha yang terlibat wajib memiliki izin usaha obat ikan.
Obat ikan dan kimia yang layak memperoleh nomor pendaftaran secara umum harus memenuhi persyaratan yaitu :
a. Aman bagi ikan, manusia dan lingkungan (safety);
b. Mempunyai khasiat (efikasi) seperti menyembuhkan, memperbaiki kondisi, dll;
c. Bermutu (quality), yaitu memiliki kualitas mutu yang dapat dipercaya seperti yang diinginkan oleh pembudidaya dan tertera pada label yang tersedia.

Di sisi lain, dengan adanya isu jaminan mutu dan keamanan pangan pada perdagangan global yang mana  penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi telah teridentifikasi sebagai salah satu titik kritis sumber bahaya bagi keamanan pangan yang berasal dari ikan. Maka upaya pengendalian penyakit ikan dan kualitas lingkungan harus dilakukan secara tepat, terkendali dan sesuai ketentuan yang berlaku terutama dalam hal penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi. Untuk itu berbagai aturan telah dibuat terkait dengan penyediaan, peredaran, penggunaan dan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi.
Dengan adanya kebijakan pelarangan penggunaan antibiotik serta beberapa bahan berbahaya dan terlarang lainnya, maka penggunaan teknologi alternatif pada upaya pengendalian hama dan penyakit ikan serta mutu lingkungan seperti vaksin, probiotik dan immunostimulan mulai berkembang.

Dalam rangka mendukung proses program sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang mencakup proses pembudidayaan ikan maka dilakukan monitoring residu obat ikan, bahan biologi dan kontaminan secara bekelanjutan, yang berpedoman pada Rencana Nasional Pengendalian Residu (National Residu Control Plan) yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20/2003 dan Council Directive 96/23/Ec bahwa zat aktif yang dilarang beredar dan digunakan pada budidaya perikanan dan/atau bahan kimia (residu obat kimia) yang dilarang digunakan dalam budidaya ikan adalah :
Group A :

  • Stilbenes;
  • Steroid buatan (berfungsi androgenik, estrogenik/progestagenik)
  • Beta agonis
  • Senyawa,  termasuk dalam Annex IV to council regulation 2377/90/EEC
  • Chloramphenicol
  • Nitrofuran
  • Nitroimidazol

Group  B

  • Antibacteri
  • Anthelmintik 
  • Senyawa organochlorine, termasuk PCBs
  • Unsur Kimia
  • Mycotoxin
  • Pewarna (Malachite green dan Leuco malachite green)

Memperhatikan fenomena tersebut di atas, maka upaya pengendalian obat ikan yang efektif perlu dilaksanakan secara seksama oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian Obat Ikan dan Pakan Ikan  Provinsi Nusa Nusa Tenggara Barat  yang ditunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan  Propinsi Nusa Tenggara Barat.  Pihak yang terlibat diharapkan dapat menjalankan peranannya dengan baik dan pelaksanaan pengendalian obat ikan  terlaksana secara sistematis, terarah dan terkoordinasi, sehingga memudahkan evaluasi dan menyimpulkan hasil pengendalian.

Maksud dilaksanakanya pemantauan obat ikan di Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian obat ikan di lapangan oleh tim/petugas yang telah ditunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan  Propinsi Nusa Tenggara Barat yang tindak lanjutnya akan melindungi pembudidaya ikan dalam memperoleh dan menggunakan obat ikan yang bermutu secara maksimal, efektif dan aman.

Sedangkan tujuan pengendalian obat ikan  adalah :
a. Menginventarisir obat ikan  yang disediakan, beredar dan digunakan di lapangan;
b. Melakukan pengecekan terhadap produsen maupun distributor mengenai distribusi dan penggunaan obat;
c. Melakukan pemeriksaan terhadap pendistribusian obat kepada toko obat ikan dan pengguna obat ikan;
d. Mengevaluasi penyediaan, peredaran dan penggunaan obat ikan  sebagai bahan penyusunan kebijakan, pembinaan dan pemantauan;
e. Pembinaan kepada pelaku usaha (produsen/importir/distributor/depo/toko) dan pengguna obat ikan;
f. Mengoptimalkan  kegiatan usaha pembudidayaan ikan, melindungi  konsumen dan lingkungan serta tertib dalam penyediaan, peredaran dan penggunaan obat ikan.

Sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengendalian obat ikan di lapangan oleh tim/petugas yang telah ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan  Propinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan rencana dan meningkatnya peredaran obat ikan  legal (terdaftar) dan penggunaannya sesuai aturan dan petunjuk dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.

2. Sekolah Lapang Pengamatan Hama dan Penyakit Ikan
Kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat strategis bagi perkembangan pembangunan Indonesia melalui kegiatan ekspor produk perikanan. Saat ini pemerintah berusaha menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang diharapkan mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan bertujuan untuk menyediakan protein hewani pada makanan dan bahan mentah bagi industri perikanan, meningkatkan pendapatan petani ikan, menciptakan kesempatan kerja dan bisnis dan meningkatkan devisa negara melalui promosi ekspor produk perikanan budidaya, dan dukungan daerah sebagaimana pembangunan nasional berkelanjutan.

Seiring dengan peningkatan peran sektor ini dalam pembangunan nasional, ekses negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan pun semakin meningkat akibat usaha intensifikasi tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan dan rendahnya efektifitas upaya pencegahan dan pengendalian. Salah satunya berupa serangan hama dan penyakit ikan yang menjadi penyebab utama kegagalan dalam usaha budidaya.

Pengembangan perikanan budidaya pada dasarnya tidak mengalami hambatan teknologi yang berarti, namun demikian masalah penurunan kualitas lingkungan dan serangan wabah penyakit seringkali menjadi penyebab utama menurunnya produksi perikanan budidaya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu faktor penghambat pengendalian hama dan penyakit ikan adalah kurangnya pengetahuan mengenai teknologi indikasi penyakit dan sifat biologis penyakit serta data dan informasi kasus serangan hama penyakit ikan.

Kondisi diatas harus disikapi secara serius mengingat produksi perikanan sebesar 353% berlaku utuh semua komoditas mulai dari air tawar, payau hingga laut. Salah satu tugas pokok dan fungsi BKIKSDKP dalam upaya menanggulangi dan menekan terjadinya serangan dan penyebaran hama dan penyakit ikan adalah dengan melakukan pemantauan hama dan penyakit ikan. Khusus untuk pengendalian hama dan penyakit ikan dilakukan melalui kegiatan Sekolah Lapang Pengamatan Hama dan Penyakit Ikan bagi para pembudidaya maupun penyuluh (Training of Trainee) yang merupakan ujung tombak bagi peningkatan produksi perikanan budidaya. 

Tujuan diadakannya kegiatan Sekolah Lapang Pengamatan Hama dan Penyakit Ikan ini adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pembudidaya ikan dan penyuluh agar mampu mengenal dan mendiagnosa penyakit ikan secara benar;
b. Meningkatkan kemampuan para pembudidaya dan penyuluh dalam hal pencegahan dan penyebaran penyakit terhadap ikan sakit secara baik;
c. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha pembudidayaan ikan;
d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pembudidaya ikan dan keluarganya;
e. Meningkatkan devisa negara melalui peningkatan eksport komoditas unggulan di pasar domestik maupun internasional.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Sekolah Lapang Pengamatan Hama dan Penyakit Ikan ini adalah sebagai berikut :
a. Terlaksananya kegiatan pengamatan hama dan penyakit ikan ditingkat lapangan serta terciptanya sistem informasi serangan hama dan penyakit ikan ditingkat pusat dan daerah.
b. Mendukung peningkatan produksi perikanan tahun 2010-2014 sebesar 353% untuk semua komoditas.

2.1. Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan
Untuk pengujian hama dan penyakit ikan, BKIKSDKP baru bisa melakukan uji terhadap parasit melalui pengamatan gejala-gejala klinis yang ada, sedangkan untuk pengujian virus, BKIKSDKP masih melakukan uji lanjut ke Balai Karantina Ikan dan Pengujian Mutu Kelas II Selaparang, karena belum adanya peralatan PCR yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian virus.
Umumnya di Provinsi NTB, Hama Penyakit Ikan timbul di kolam-kolam air tawar pembudidaya ikan, khusus untuk parasit dan jamur. Ikan yang terkena parasit dan jamur bisa dilihat dari gejala-gejala klinis ataupun pergerakan ikan di kolam, seperti :

  • Bintik – bintik putih di sirip, kulit, ataupun insang;
  • Sirip rusak atau rontok, dimana selalu menggosok-gosokkan badan pada benda di sekitarnya (gatal);
  • Adanya benjolan putih berbentuk bulat lonjong menyerupai butiran padi pada insang;
  • Insang membengkak, peradangan pada kulit disertai warna kemerahan, dll.

Treatment untuk menangani hal ini biasanya menggunakan obat ikan dan bahan kimia yang berada di pasaran. Hanya saja bahan kimia yang digunakan harus sesuai dosis yang tertera di label, seperti penggunaan PK (Kalium Permanganat), acriflavin, hidrogen peroxide, kalsium hipoklorit, dll. Persiapan kolam (pengeringan dan desinfeksi kolam) dan pengelolaan air harus mutlak dilakukan untuk mengurangi resiko timbulnya parasit dan jamur.

Pemantauan hama dan penyakit ikan bertujuan untuk mengetahui dan menginventarisir jenis hama dan penyakit ikan, inang serta daerah penyebarannya, sehingga nantinya akan diperoleh data penyebaran hama penyakit ikan dalam bentuk peta daerah sebar hama dan penyakit ikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Pada tahun anggaran 2013, BKIKSDKP telah melakukan kegiatan pemantauan hama dan penyakit ikan di lapangan serta  melakukan pengujian hama dan penyakit ikan. Khusus untuk pengujian hama dan penyakit ikan, jenis pengujian yang dilaksanakan adalah pengujian virus pada komoditas udang vaname, ikan kerapu, nila, karper, dan gurame.

Lokasi yang dijadikan sasaran pemantauan hama dan penyakit ikan di lapangan adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok, yang terdiri dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur; dan 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumbawa, yang terdiri dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Sedangkan untuk pengujian hama dan penyakit ikan, sampel yang diuji berasal dari 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok, yang terdiri dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.

3. Pengujian Kualitas Air
Dalam kegiatan ini telah dicari sentra-sentra kawasan budidaya di kabupaten/kota se – provinsi NTB. Sampel diambil dari lokasi – lokasi kolam air tawar, tambak dan KJA di laut. Dari 10 kabupaten/kota yang ada, sampel diambil untuk kategori kolam air tawar sebanyak 3 (tiga) sampel, tambak 3 (tiga) sampel (kecuali kota Mataram), dan KJA laut 3 (tiga) sampel (kecuali kota Mataram), sehingga keseluruhan jumlah sampel adalah 84 (delapan puluh empat) sampel/botol.
Parameter uji untuk kolam air tawar dan tambak terdiri dari suhu, DO, pH, nitrat, nitrit, dan ammonia. Sedangkan untuk KJA laut sama seperti air tawar dan tambak, ditambah pengujian lainnya yaitu pengujian kandungan logam berat (Pb, Cd dan Hg) dan pengukuran salinitas air.

Pada tahap ini, pengambilan sampel dilakukan oleh tim penyelia dari laboratorium BKIKSDKP. Untuk analisis seperti pengukuran DO, suhu, pH dan salinitas dapat dilakukan uji langsung di lokasi budidaya. Sedangkan untuk analisis logam berat (Pb, Cd dan Hg) nitrat, nitrit, dan ammonia dilakukan di laboratorium BKIKSDKP didasarkan atas keamanan dan keakuratan dalam pelaksanaan pengujian.

Sampel per kabupaten/kota diambil di lokasi kawasan budidaya air tawar, tambak, dan KJA air laut oleh tim penyelia dari laboratorium BKIKSDKP yang dilakukan pada rentang waktu pukul 10.00 – 14.00 WITA. Pengukuran langsung untuk kategori suhu, DO, pH dan salinitas.
Untuk pengujian logam berat (Pb, Cd, dan Hg), nitrat, nitrit, dan ammonia, sampel diambil dan dimasukkan ke dalam botol sampel yang selanjutnya akan diuji di laboratorium BKIKSDKP dengan menggunakan alat spektrofotometer dengan tingkat akurasi yang standar.

X