Jumat (14/02/2020) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengelolaan biofarmakologi laut yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. FGD ini dilaksanakan karena melihat potensi Provinsi NTB khususnya di Pulau Lombok yang kaya akan biota laut yang dapat dijadikan bahan baku untuk industri makanan, penyedap rasa, farmasi, kecantikan, dan lain sebagainya. […]
Read More
Selasa (11/02/20) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara mengadakan kegiatan sosialisasi kepemilikan usaha dalam industri kepariwisataan, khususnya tanda daftar usaha di Kabupaten Lombok Utara. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si selaku narasumber menyampaikan tentang arahan serta model pengelolaan wisata bahari di lokasi Pokdarwis Eco Kecinan, […]
Read More
Kamis (06/02/20), telah diadakan pertemuan penyampaian atas hasil pemeriksan BPK–RI terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB selaku Koordinator Unit Akuntansi Pembantu pengguna anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Wilayah Provinsi NTB tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 13 Satker. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dihadiri oleh […]
Read More
Jakarta – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah kembali meraih penghargaan bergengsi. Kali ini, orang nomor satu di NTB itu dinobatkan sebagai tokoh Pemberdayaan oleh Rumah Zakat. Penghargaan tertinggi Rumah Zakat Indonesia itu diterima langsung Gubernur Bang Zul saat Launching Campaign Kebahagiaan Indonesia “Rumah Zakat” yang dirangkaikan dengan Penyerahan Penghargaan, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (06/02/2020). […]
Read More
Provinsi NTB merupakan Provinsi yang pertama memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil melalui Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017-2037, sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 […]
Read More
Safari GEMARIKAN bersama Komisi IV DPR RI dan Ditjen PDSPKP dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020 di Taman Pantai Panda Kabupaten Bima. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dirjen PDSPKP KKP-RI Bapak Agus Suherman, Direkur Pemasaran Bapak Machmud, S.P., M.Sc, Sekda Kabupaten Bima, Kapolres Kabupaten Bima, Kepala Kejaksaan Kabupaten Bima, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, […]
Read More
Pemeriksaan atas laporan keuangan suatu lembaga atau instansi merupakan salah satu bentuk evaluasi apakah pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga atau instansi tersebut berhasil atau tidak. Selain itu pemeriksaan atas laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan opini atas penyajian laporan keuangan, opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. […]
Read More
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mencari jalan terbaik untuk memajukan budidaya lobster di Indonesia. Sebagai salah satu Daerah penghasil utama lobster di Indonesia, Provinsi NTB juga turut memberi atensi ekstra terhadap keberlanjutan lobster di Provinsi NTB. Untuk itu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 diadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait […]
Read More
Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya dilakukan di perairan laut saja. Kali ini Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama BPSPL Denpasar Wilayah Kerja NTB menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas penjualan telur penyu di Pasar Pelangan Sekotong. Tim gabungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB […]
Read More
Semangat Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan NTB yang ramah investasi terus digaungkan dengan cara memfasilitasi para investor yang ingin berinvestasi di Provinsi NTB. Namun ramah investasi bukan berarti melupakan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh investor sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Selasa (14/01/2020) telah dilaksanakan rapat pembahasan […]
Read More