Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi NTB
Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
Layanan Publik
Kami melayani penerbitan rekomendasi perizinan serta beberapa layanan lainnya di bidang kelautan dan perikanan
Keterbukaan
Informasi Publik
Kategori Informasi
| Judul | |||
|---|---|---|---|
|
UU Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 40 downloads |
Peraturan Terkait, Undang-undang | May 15, 2023 | Download |
|
UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam 1 419 downloads |
Peraturan Terkait, Undang-undang | February 15, 2023 | Download |
|
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 1 90 downloads |
Peraturan Terkait, Undang-undang | February 15, 2023 | Download |
|
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 1 531 downloads |
Peraturan Terkait, Undang-undang | February 15, 2023 | Download |
PEMETAAN
Peta Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Tata Ruang Laut
Melalui bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P2SDP3K) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil di Provinsi NTB agar sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
Peta Zona Perikanan Budidaya Laut
Peta Pemanfaatan Ruang Laut
Peta yang menginformasikan kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk:
a. biofarmakologi Laut;
b. bioteknologi Laut;
c. pemanfaatan air Laut selain energi (ALSE);
d. wisata bahari;
e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
f. telekomunikasi;
g. instalasi ketenagalistrikan;
h. perikanan;
i. perhubungan;
j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
l. pengumpulan data dan penelitian;
m. pertahanan dan keamanan;
n. penyediaan sumber daya air;
o. Pulau buatan;
p. dumping;
q. mitigasi bencana; dan
r. kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya.”
Sumber: UU No. 6 Tahun 2023 Pasal 47A ayat (2)
PUBLIKASI
Infografis
PUBLIKASI
Berita Terbaru
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadiri Acara Konsultasi Publik Daerah Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus Periode 2026–2029
Mataram, 14 Juli 2026 – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadiri Acara Konsultasi Publik Daerah Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus Periode 2026–2029 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan...
Baca Selengkapnya- All
- Umum
- Perikanan Tangkap
- Sekretariat
- Perikanan Budidaya
- Penguatan Daya Saing
- P2SDP3K
Kanal Youtube
Kanal Youtube kami berisi informasi dan publikasi seputar kegiatan dan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Youtube KamiSOSIAL MEDIA
Add Your Heading Text Here
